Didit menambahkan, Bapak Presiden juga menyoroti penanganan tambang ilegal dan DPR sangat mendukung kebijakan Presiden tentang hal-hal yang melanggar aturan.l terkait tambang ilegal dan turut mencari solusi karena persoalan tambang ini menjadi perhatian sangat serius oleh Bapak Presiden.

“Kita mendukung kebijakan Bapak Presiden terkait itu, namun tolong pemerintah pusat juga bisa mencairkan DBH timah kita kemarin yang belum dibayar dan itu DBH tahun 2025 yang sampai sekarang belum ada kejelasan,” terang Didit.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel melalui Pj Sekretaris Daerah (Sekda) sudah mendorong pemerintah pusat, begitu juga DPRD Babel sudah bertemu langsung dengan Wakil Menteri Keuangan dan berkomunikasi dengan DPR R.

Di satu sisi DPRD Babel sangat mendukung kebijakan pemerintah pusat, namun di satu sisi ada hak-hak masyarakat Bangka Belitung yang memiliki timah terbesar di Indonesia, tapi sampai sekarang DBH belum tuntas dicairkan.

“Saya minta tolong di momentum 17 Agustus ini mudah-mudahan Menteri Keuangan mewujudkan agar DBH Provinsi Bangka Belitung segera dibayarkan,” tutup Didit. **