Oleh: D’ Utama — Warga Nahdliyin Bangka Belitung

Alhamdulillah, tulisan ini merupakan rasa syukur penulis menyambut suksesnya Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Tambakberas, Jombang tahun 2026.

Muktamar ke-35 NU ini secara resmi telah menghasilkan pimpinan PBNU periode 2026–2031. Selain KH. Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum PBNU yang baru, sidang pleno muktamar juga menetapkan KH. Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU (detiknews, 31/08/2026).

Sekitar tahun 2005, Gus Dur menyatakan, “Anak muda NU akan bangkit 10 tahun lagi. Kita akan panen. Mereka akan kalah dengan anak muda kita.” Kata “mereka” inilah yang kemudian menjadi perdebatan khalayak: menunjuk kepada siapa?

Mengutip Buya Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, dalam situs Muhammadiyah.or.id, radikalisme juga akan menjadi sebuah masalah bila dimaknai sebagai pandangan dan orientasi ekstrem. Ekstremis selalu berusaha menciptakan masyarakat yang homogen berdasarkan prinsip dogmatis yang kaku. Sikap ekstremisme dalam semua bentuknya adalah sesuatu yang berbahaya. Hal tersebut karena para ekstremis cenderung tidak menghargai kemanusiaan siapa saja yang dianggap menghalangi visi ekstremnya.

Menurut Buya Haedar, radikal-ekstrem bisa menyasar semua paham, tidak terkecuali agama, ideologi, ataupun aliran pemikiran lainnya. Artinya, semua kelompok maupun gerakan memiliki potensi yang sama untuk mengalami transisi menjadi radikal-ekstrem. Komunisme, kata Haedar, merupakan contoh dari kelompok radikal-ekstrem.

Dari pendapat dua tokoh bangsa tadi, ada sebuah benang merah yang jelas bahwa kata “mereka” yang dimaksud merujuk kepada sikap radikal-ekstrem. Sikap ini bisa menyasar semua paham, tidak terkecuali agama, ideologi, atau aliran pemikiran lainnya.

Di lain waktu, melalui situs GusDur.net, Gus Dur menyatakan, “Mulai orang kelaparan sampai pesawat jatuh, kita salahkan konglomerat. Daripada konglomerat kita maki-maki, lebih baik kita membenahi rakyat kecil agar kesejahteraannya meningkat. Itu bisa dilakukan dengan cara mengajak konglomerat. Masa sih mereka tidak mau? Saya menolak penyelesaian kesenjangan dengan revolusi. Saya hanya percaya pada evolusi.”

Dalam pernyataan kedua Gus Dur ini, ada penekanan pada kata konglomerat. Adakah bedanya dengan kata oligarki? Sebab saat ini, kesengsaraan rakyat, kekacauan negara, dan lemahnya pemerintahan sering digembar-gemborkan dipicu oleh oligarki.

Konglomerat adalah pengusaha besar yang memiliki banyak perusahaan atau sebuah perusahaan induk (holding company) besar yang membawahi berbagai anak perusahaan di sektor industri berbeda-beda. Secara etimologi, kata ini berasal dari bahasa Latin conglomerare yang artinya menyatukan atau menggumpalkan.

Sedangkan oligarki adalah bentuk pemerintahan atau struktur kekuasaan di mana kekuasaan politik secara efektif dipegang oleh sekelompok kecil orang dari golongan elit. Kata ini berasal dari bahasa Yunani Kuno, oligarkhia, yang terbentuk dari dua kata: oligos (artinya “sedikit”) dan arkhein (artinya “memerintah”). Jadi secara harfiah, oligarki berarti “pemerintahan oleh sebagian kecil orang.”

Bagaimana hubungan antara keduanya? Seorang konglomerat bisa menjadi seorang oligarki jika ia mulai menggunakan kekayaan bisnisnya untuk menyetir undang-undang, mendanai pejabat, atau mengontrol pemerintahan demi keuntungan bisnisnya sendiri. Jadi, ketika konglomerasi telah terpapar sikap radikal-ekstrem, ia akan berubah menjadi oligarki yang tentunya jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.

Gus Dur telah menegaskan bahwa konglomerat harus diajak dan dirangkul untuk mencari solusi meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan didorong ke politik kekuasaan yang membuat konglomerat menjelma menjadi oligarki.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) atau Ketua Tanfidziyah pertama adalah H. Hasan Gipo (KH. Hasan Gipo) yang menjabat dari tahun 1926 sampai 1934. Profesinya adalah saudagar atau pengusaha. Beliau merupakan pedagang besar yang sukses, eksportir yang pernah menjalankan bisnis impor beras dari Siam (Thailand), serta aktivis dan pemimpin organisasi yang aktif dalam pergerakan ekonomi umat melalui Nahdlatut Tujjar (1918) salah satu cikal bakal berdirinya NU. Dengan kata lain, KH. Hasan Gipo adalah seorang konglomerat dalam istilah sekarang.

Dalam artikel Mengenal Ketua Umum Pertama PBNU di situs Republika.id, dinyatakan bahwa KH. Hasan Gipo, yang juga keturunan Sunan Ampel, masih bersaudara dengan tokoh Muhammadiyah, KH. Mas Mansur.

Tidak sedikit pertemuan para ulama, baik untuk bahtsul masail maupun membahas perkembangan politik, dibiayai dan difasilitasi oleh Hasan Gipo. Sebagai sesama penerus Sunan Ampel dan sesama saudagar, Hasan Gipo sering bertemu dengan KH. Wahab Chasbullah dalam dunia pergerakan. Sebagai pedagang sekaligus aktivis pergerakan yang tinggal di kawasan elite Surabaya, hal itu sangat membantu pergerakan Kiai Wahab. Dialah yang selalu mengantar Kiai Wahab menemui para aktivis pergerakan di Surabaya, seperti H.O.S. Cokroaminoto, Dr. Soetomo, dan lain sebagainya.

Di situlah Kiai Wahab dan Hasan Gipo berkenalan dengan para murid H.O.S. Cokroaminoto seperti Soekarno, Kartosuwiryo, Musso, S.K. Trimurti, dan masih banyak lagi. Dari situlah para aktivis pergerakan nasional, baik dari kalangan nasionalis maupun santri, bertemu merencanakan kemerdekaan Indonesia (Jateng.nu.or.id).

Pendapat Gus Dur tentang pemberdayaan konglomerat telah menjadi keniscayaan. Maka jangan heran jika dalam aktivitas NU terdapat sosok seperti Jusuf Kalla, Jusuf Hamka, dan konglomerat lainnya.