Selain itu, tercatat sedikitnya 26 konflik warga di wilayah pertambangan dan perkebunan yang melibatkan hampir 67 desa selama lima tahun terakhir.   Aksi ini juga menyoroti sejumlah konflik di tingkat tapak yang berulang, antara lain:

Perairan Batu Beriga: Penolakan masyarakat terhadap keberadaan IUP PT Timah seluas 5.039 Ha dan Perda RZWP3K Nomor 3 Tahun 2020 yang menetapkan pesisir setempat sebagai zona pertambangan laut, serta ancaman rencana pembangunan PLTN di Pulau Gelasa.  

Teluk Kelabat Dalam: Desakan pencabutan 3 IUP PT Timah seluas 3.746 Ha yang tumpang tindih dengan penetapan wilayah zero tambang laut, serta maraknya tambang ilegal di rantai pasok.

Bangka Barat: Konflik konsesi HTI PT Bangun Rimba Sejahtera (PT BRS) seluas 66.460 Ha yang tumpang tindih dengan ruang hidup dan wilayah adat masyarakat di 39 desa.

Koalisi memperingatkan bahwa Bangka Belitung tengah menuju ancaman ecocide akibat pilihan pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Melalui aksi ini, Koalisi Sipil menyerahkan sembilan poin tuntutan utama kepada pembuat kebijakan:

  1. Pemberlakuan moratorium seluruh perizinan baru, evaluasi izin yang ada, dan pemulihan lingkungan hidup di Bangka Belitung.
  2. Pencabutan IUP pertambangan di Perairan Batu Beriga.
  3. Revisi Perda RZWP3K untuk menetapkan perairan Batu Beriga sebagai wilayah tangkap nelayan tradisional.
  4. Pencabutan IUP di Laut Teluk Kelabat Dalam serta penertiban tambang ilegal di perairan tersebut, DAS Perimping, dan Pulau Kianak.
  5. Pencabutan konsesi PT BRS di Kabupaten Bangka Barat.
  6. Penghentian rencana pembangunan PLTN di Bangka Belitung.
  7. Penolakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2026 tentang Percepatan Perbaikan Tata Kelola Pertambangan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat dan pemulihan lingkungan.
  8. Penetapan kebijakan perlindungan, pengakuan, dan penghormatan terhadap wilayah kelola rakyat.
  9. Perwujudan pendidikan gratis dan demokratis bagi warga Bangka Belitung.

Aliansi yang terlibat dalam koalisi ini terdiri atas WALHI Kepulauan Bangka Belitung, Persatuan Masyarakat Peduli Batu Beriga, BEM FISIP UBB, BEM FH UBB, AJI Pangkalpinang, DPC GMNI Bangka Belitung, Sang Puan Indonesia Lestari, Lingkar Diskusi Gender, serta himpunan mahasiswa jurusan setempat.