Mari berhitung berapa rupiah yang “dicuri” oleh para calo BBM dari masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM itu.

Sekarang penjualan BBM eceran di pinggir jalan merupakan solusi singkat atas penderitaan karena terpaksa mengikuti antrian di SPBU. Harga pertalite di eceran sekarang sudah melambung menjadi rp 14 ribu per liter atau naik 40 persen dari yang dijual resmi di SPBU.

Demikian pula dengan harga solar. Dari rp 6.800 di SPBU di eceran sudah melambung menjadi sekitar rp 16.500 per liter. Harga itu berasal dari solar yang biasanya dijual dalam jerigen 20 liter yang isinya sudah dikorting menjadi sekitar 18 liter saja dan harganya rp 300 ribu per jerigen. Artinya harga solar di eceran sudah sangat tinggi yaitu naik sekitar 142 persen!

Pertanyaan lanjutannya adalah: mengapa fenomena percaloan BBM yang merampas hak-hak masyarakat ini terkesan tak bisa diatasi oleh pemerintah? Di Bangka Belitung antrian ini sudah muncul sejak awal berdirinya provinsi ini. Memang di masa awal tahun 2000 an antrian hanya berlangsung untuk BBM solar. Tapi belakangan rupanya juga melanda BBM jenis pertalite bahkan juga pertamax.

Setidaknya ada beberapa sebab sehingga hal itu terjadi. Pertama tentu saja karena terlalu jauhnya harga BBM subsidi dengan yang non subsidi. Sebenarnya tidak ada masalah dengan itu seandainya ada jaminan ketepatan subsidi BBM yang diberikan.

Lihatlah kendaraan yang ikut mengantri pertalite itu. Beberapa adalah mobil dengan citra kendaraan mewah yang tanpa rasa bersalah ikut mengantri. Itu artinya penyebab kedua dari masalah antrean BBM itu adalah ketidaktepatan penyaluran subsidi BBM selama ini.

Penyebab ketiga adalah pengawasan penindakan yang minim kepada para pengerit BBM. Padahal ancaman hukuman untuk pelanggaran penjualan BBM subsidi itu cukup menakutkan. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ancaman hukumannya: ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar! Tetapi mengapa di dalam keseharian sama sekali tidak ada efek jera yang bisa dilihat oleh masyarakat.

Kalaupun ada aparat pengamanan di SPBU, kesannya hanya seperti pelengkap saja. Dengan mata telanjang kita dapat melihat sejumlah kendaraan-kendaraan yang sama setiap hari ikut mengantri. Bahkan mungkin mereka dengan berbagai kiat mampu berulang kali mengantri di sejumlah SPBU di hari yang sama. Mengapa hal itu bisa terjadi? Anda silakan mengira-ngiranya sendiri.

Yang Berbahaya

Ketika antrean berlangsung satu atau dua jam, mungkin kita menganggapnya sebagai ketidaknyamanan. Tetapi jika terjadi berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, persoalannya berubah. Ia menjadi persoalan ekonomi. Dan menjelma menjadi persoalan produktivitas yang bermuara ke  persoalan pelayanan publik. Dan pada akhirnya menjadi persoalan keadilan.

Sebab waktu bagi orang miskin dan waktu bagi orang kaya sama-sama 24 jam. Tetapi kehilangan dua atau tiga jam bagi seseorang yang penghasilannya bergantung pada pekerjaan harian tentu memiliki konsekuensi yang berbeda dibandingkan kehilangan dua atau tiga jam bagi orang yang tetap menerima penghasilan tanpa harus bergerak ke mana-mana. Karena itu, jangan melihat antrean hanya dari panjang pendeknya barisan kendaraan. Lihatlah siapa yang berdiri di dalamnya.

Keadilan dalam pelayanan publik bukan berarti semua orang harus mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama. Keadilan berarti kebutuhan masyarakat diperhitungkan secara wajar, akses diatur secara transparan, dan beban tidak terus-menerus ditimpakan kepada kelompok yang paling sedikit memiliki pilihan. Padahal kita tahu: rakyat sebenarnya sangat jarang meminta yang aneh-aneh.

Saya membayangkan, jika antrean semacam ini berlangsung lama, akan lahir kebiasaan baru dalam masyarakat. Orang mulai mengalokasikan waktu khusus hanya untuk membeli BBM. Berikutnya pedagang menghitung kerugian karena terlambat membuka dagangan. Lalu nelayan menghitung waktu yang hilang. Dan perlahan-lahan masyarakat mulai menganggap antrean panjang sebagai sesuatu yang normal.

Inilah yang justru berbahaya. Ketika ketidaknormalan terlalu lama dibiarkan, ia bisa berubah menjadi kebiasaan. Kemudian kebiasaan berubah menjadi kewajaran. Dan pada saat masyarakat sudah menganggapnya wajar, kita berhenti bertanya: Mengapa ini terjadi? Padahal pertanyaan itulah yang paling penting.

Masyarakat mungkin sekarang berdoa: “Semoga suatu hari nanti, kami tidak perlu lagi menghabiskan sebagian hidup kami hanya untuk mengantre sesuatu yang sangat kami perlukan.” Barangkali itulah doa paling penting dari sebuah antrean panjang.

Sebab antrean bukan hanya soal siapa yang berada di depan dan siapa yang berada di belakang. Antrean adalah cermin tentang bagaimana sebuah sistem memperlakukan warganya. Dan ketika antrean sudah memanjang sampai ratusan meter, barangkali yang perlu kita ukur bukan lagi panjang antreannya. Tetapi seberapa panjang kesabaran masyarakat masih mampu bertahan.

Itulah yang terjadi selama ini: di awal 2000an mulai terjadi antrain BBM. Walaupun hanya bbm solar. Selama 25 atau 26 tahun ternyata antrian itu tak bisa diatasi secara tuntas. Memang ada inovasi kartu pintar, pengaturan waktu antrian tapi tak cukup kuat mengatasi masalah. Itu artinya pengambil kebijakan belum bisa menemukan masalah utama di antrian BBM subsidi. Walahuallam bassawab. Salam Takzim.