Keterbatasan akses terhadap BBM bersubsidi membawa dampak beruntun yang memberatkan kehidupan masyarakat di daerah terpencil. Pertama, biaya hidup otomatis menjadi lebih mahal. Harga per botol yang dijual di kios tentu dinaikkan jauh dari harga resmi di SPBU. Selisih beberapa ribu rupiah per hari mungkin terlihat kecil, namun jika diakumulasikan dalam sebulan, jumlahnya cukup besar bagi warga berpenghasilan pas-pasan. Uang yang seharusnya bisa untuk membeli kebutuhan pangan, obat-obatan, atau keperluan sekolah anak, terpakai hanya untuk menutupi selisih harga BBM yang mahal itu.

Kedua, ketergantungan yang tidak sehat membuat warga berada di posisi yang lemah. Karena tidak ada alternatif lain, harga ditentukan sepihak oleh penjual. Saat permintaan meningkat atau pasokan menipis, harga bisa langsung dinaikkan sesuka hati. Warga terpaksa menerimanya karena kebutuhan tidak bisa ditunda. Ini menciptakan ketidakadilan di mana warga yang paling membutuhkan justru yang paling berat membayar untuk hak yang seharusnya bisa diakses dengan harga wajar.

Ketiga, risiko keselamatan dan keamanan meningkat. BBM yang disimpan dalam botol bekas di tempat terbuka sangat rawan kebakaran. Penyimpanan yang tidak memenuhi standar keselamatan ini menjadi bom waktu yang setiap saat bisa membahayakan nyawa dan harta benda warga. Belum lagi kualitas BBM yang tidak terjamin, berisiko merusak mesin kendaraan warga dalam jangka panjang.

Penindakan Tanpa Solusi Bukan Jalan Keluar

Kita tidak bisa hanya berdiri di atas aturan lalu melupakan realitas di lapangan. Menindak tegas para penimbun dan penjual BBM bersubsidi secara ilegal tetap harus dilakukan agar subsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Namun penindakan saja tidak akan menyelesaikan masalah selama kebutuhan warga di daerah terpencil belum terlayani dengan baik.

Pemerintah pusat maupun daerah harus segera memperluas jangkauan distribusi BBM bersubsidi hingga ke desa-desa terjauh. Bisa melalui pembangunan SPBU kecil, penunjukan penyalur resmi yang diawasi ketat, atau sistem pengiriman berkala ke daerah-daerah yang belum terjangkau.

BBM bersubsidi adalah hak seluruh rakyat Indonesia, tidak peduli mereka tinggal di kota besar atau di pulau terluar negeri ini. Jangan sampai warga yang paling sederhana hidupnya justru menanggung beban paling berat karena akses yang tidak merata. Aturan dibuat untuk melindungi rakyat, bukan membiarkan mereka terjebak di antara kebutuhan hidup dan ketidakmampuan mengaksesnya dengan wajar.

Memastikan BBM bersubsidi tersedia dengan harga terjangkau di seluruh pelosok negeri itulah keadilan yang sesungguhnya sedang ditunggu-tunggu rakyat kecil di mana pun mereka berada.