58 PPPK Paruh Waktu Diberhentikan, Sektor Pendidikan Bangka Barat Hadapi Krisis Guru

BANGKA BARAT, TIMELINES.ID — Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja 58 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada tahun 2026. Keputusan ini diambil secara resmi setelah pihak pemerintah daerah merampungkan proses evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan status kepegawaian para pegawai tersebut.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Bangka Barat, Abimanyu, memberikan konfirmasi langsung mengenai kebijakan ini pada Selasa (3/11/2026) siang.

“Jadi hasil penilaian PPPK Paruh Waktu itu kurang lebih yang tidak diperpanjang kontrak dari tahun sebelumnya sebanyak kurang lebih 58 orang setelah selesai evaluasi,” ujar Abimanyu saat dikonfirmasi, Selasa (3/11/2026).

Menurut Abimanyu, pemberhentian kontrak ini tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan akumulasi dari hasil evaluasi berkala yang menemukan berbagai persoalan di lapangan.

“Itu ada berbagai sebab, ada yang memang mengundurkan diri, memang ada yang masalah disiplin,” lanjutnya menjelaskan alasan di balik pengurangan jumlah pegawai paruh waktu tersebut.

Lebih lanjut, Abimanyu memaparkan bahwa masa bakti ke-58 pegawai tersebut sebenarnya sudah berakhir sejak satu bulan yang lalu. Pemerintah daerah secara resmi telah menonaktifkan status kepesertaan mereka dari sistem birokrasi per Oktober ini.

“Kontrak mereka habis itu pada 30 September 2026 lalu, jadi terhitung 1 Oktober 2026 kemarin, 58 orang ini sudah berhenti atau di-off,” tegasnya.

Pemberhentian ini berdampak cukup luas pada operasional pelayanan publik di lingkungan pemerintahan setempat. Pj Sekda menyebutkan bahwa ke-58 eks pegawai tersebut sebelumnya ditempatkan secara tersebar di berbagai sektor instansi.

“Untuk 58 orang ini tersebar dari berbagai OPD di lingkungan Pemkab Babar (Bangka Barat), kecamatan, kelurahan sampai ke kalangan guru atau tenaga pendidikan,” kata Abimanyu.