Di berbagai media online, menyebutkan rekam jejak para figur terpilih ini mengonfirmasi kuatnya aroma patronase politik dan nepotisme yang membayangi penilaian bahwa peserta yang memiliki hasil psikotes rendah atau tidak berlatar belakang penulis/media/penyiaran diloloskan, sementara peserta berlatar belakang penyiaran dengan nilai bagus digagalkan. Proses seleksi terbuka yang sejatinya menyerap anggaran uang rakyat diputarbalikkan menjadi sekadar formalitas hukum untuk melapisi agenda “bagi-bagi rezeki” atau ajang pencari kerja bagi lingkaran elit yang memiliki wewenang.

Pelanggaran etika ini makin diperparah oleh peran ganda Ketua DPRD Babel saat FPT.  Ketua DPRD Babel selain bertindak sebagai pejabat pembuat SK Panelis, juga bertindak sebagai panelis susulan yang ikut memberikan penilaian wawancara langsung. Praktik “jeruk makan jeruk” ini menghancurkan batas-batas etika pengawasan independen dan menciptakan iklim ketidakadilan yang dirasakan langsung oleh peserta seleksi.

Dampak Kerusakan Moral Publik dan Konsekuensi Hilangnya Integritas Lembaga

Ketika panitia dan penyelenggara seleksi gagal mempertahankan independensinya dari intervensi kekuatan luar (super power) akan menimbulkan dampak buruk. Selain para peserta yang dirugikan, juga memicu degradasi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Institusi yang lahir dari proses seleksi yang cacat moral akan kehilangan legitimasi etis untuk menjalankan fungsinya. Timbulnya perdebatan dan desakan dari anggota DPRD seperti Rina Tarol agar KPID Babel dibekukan saja, dengan alasan efisiensi anggaran di tengah defisit keuangan daerah serta buruknya rekam jejak kinerja lembaga, merupakan cermin keputusasaan publik atas perilaku penyelenggara yang mencederai amanah rakyat.

Meskipun secara ketatanegaraan pembekuan KPID dinilai melanggar UU Penyiaran, wacana tersebut lahir dari kemarahan etis masyarakat. Masyarakat menyaksikan bagaimana uang mereka (melalui pajak) dihabiskan untuk membiayai proses seleksi yang penuh muslihat, manipulasi nilai, dan pengabaian integritas. Kegagalan panitia dan penyelenggara seleksi untuk bertindak independen telah mengorbankan kepentingan umum penyiaran daerah hanya demi memuaskan ambisi politik sekelompok elit.

Merawat Integritas Demi Kepercayaan Publik

Polemik ini memberikan gambaran dan pelajaran betapa mahalnya harga sebuah etika. Taruhannya bukan sekadar gugurnya prosedur formal apabila panitia dan lembaga seleksi menyerah pada intervensi kekuasaan luar. Lebih daripada itu, sesungguhnya yang terkoyak adalah legitimasi etis institusi publik dan rasa keadilan masyarakat.

Pelaksanaan Fit and Proper Test (FPT) Ulang pada November 2026 yang mengembalikan daftar peserta secara mutlak kepada 21 nama calon awal rekomendasi Pansel hendaknya tidak dilihat hanya sebagai penuntasan kewajiban administratif atas rekomendasi korektif Ombudsman. Langkah ini harus dimaknai sebagai titik balik restorasi etika publik: sebuah bukti nyata bahwa manipulasi prosedur dan penyusupan kepentingan pragmatis dapat digagalkan ketika prinsip keadilan dan pengawasan publik bergerak bersama secara konsisten.

Peristiwa ini ke depannya mesti dijadikan pemicu kesadaran kolektif. Menjaga kebersihan proses rekrutmen pejabat publik pada hakikatnya adalah menjaga martabat demokrasi serta merawat kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Tanpa keberanian etis untuk menolak pesanan politik, komitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) hanya akan berhenti sebagai slogan tanpa makna.

Oleh karena itu, independensi dan integritas moral penyelenggara seleksi mutlak diperlukan sebelum mereka memberikan penilaian kepada orang lain.  Bagaimana mau menghasilkan lembaga KPID yang independen dan berintegritas, sedangkan sang perekrut (pansel) independensi dan integritasnya masih dipertanyakan?