Sidang Korupsi Proyek MOT RSUD Babel Bergulir, Kuasa Hukum Siapkan Perlawanan

PANGKALPINANG, TIMELINES.ID – Persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan Modular Operating Theater (MOT) di RSUD Dr. H.C. Ir. Soekarno, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mulai bergulir di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Dalam perkara tersebut, tiga terdakwa dari unsur berbeda yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pengadaan fasilitas kesehatan itu dihadapkan ke meja hijau.

Ketiganya masing-masing berinisial AH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari unsur pemerintahan, AY selaku Direktur Utama PT Bakti Wira Husada sebagai pihak penyedia barang dan jasa, serta HA selaku Direktur PT Redosko Pranadipta yang disebut sebagai perusahaan pendukung.

Usai mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), tim penasihat hukum terdakwa AH menyatakan akan mengajukan perlawanan atau eksepsi.

Kuasa hukum AH dari HSP Law Office and Partner, Heri Suseno Putro, menilai terdapat sejumlah hal mendasar dalam surat dakwaan yang perlu diuji secara hukum, terutama terkait kejelasan uraian perbuatan yang dituduhkan kepada kliennya.

Menurut Heri, dakwaan seharusnya menguraikan secara cermat dan jelas mengenai peran, keterlibatan, serta perbuatan konkret yang diduga dilakukan oleh masing-masing terdakwa.

“Kedudukan klien kami sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak serta-merta dapat dimaknai bahwa yang bersangkutan mengetahui atau terlibat dalam seluruh proses maupun tindakan pihak lain dalam pengadaan tersebut,” ujar Heri Suseno Putro, Senin (16/11/2026).

Ia menegaskan, pihaknya akan menggunakan hak hukum untuk menguji apakah surat dakwaan telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana, khususnya menyangkut kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan uraian perbuatan yang didakwakan.