“Kami akan menguji apakah dakwaan ini sudah menguraikan secara jelas perbuatan yang dituduhkan kepada klien kami. Setiap unsur dan keterlibatan harus dijelaskan secara konkret, sehingga tidak hanya didasarkan pada kedudukan seseorang dalam proyek,” tegasnya.

Tak hanya mempersoalkan konstruksi dakwaan, tim penasihat hukum AH juga mengisyaratkan akan menguji dugaan adanya tebang pilih dalam penanganan perkara tersebut.

“Kami juga akan menguji apakah dalam penanganan perkara ini terdapat indikasi tebang pilih. Hal tersebut tentu akan kami sampaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia,” ungkap Heri.

Pihak penasihat hukum berharap seluruh proses persidangan dapat berjalan secara objektif dan memberikan ruang yang sama bagi setiap pihak untuk menyampaikan argumentasi serta pembelaan berdasarkan ketentuan hukum.

Sementara itu, perkara dugaan korupsi pengadaan Modular Operating Theater di RSUD Dr. H.C. Ir. Soekarno menjadi perhatian publik lantaran proyek tersebut berkaitan dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Berdasarkan informasi dalam perkara tersebut, para terdakwa sebelumnya dijerat dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,Ancaman hukuman dalam pasal tersebut maksimal mencapai 20 tahun penjara.

Adapun berdasarkan hasil audit dan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dugaan tindak pidana tersebut disebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.191.845.454, atau lebih dari Rp5,1 miliar, dari total nilai proyek pengadaan alat kesehatan yang mencapai sekitar Rp5,7 miliar.

Agenda persidangan selanjutnya dijadwalkan pada Jumat mendatang dengan pembacaan nota perlawanan atau eksepsi dari pihak terdakwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Melalui agenda tersebut, tim penasihat hukum AH akan menyampaikan keberatan sekaligus menguji dasar dan konstruksi dakwaan yang diajukan jaksa.