Oleh: Hermianto — Anggota DPW Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Bangka Belitung

Satu per satu papan nama Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mulai diturunkan. Ada juga beberapa sekolah swasta yang masih bertahan kini terpaksa beroperasi dalam kesunyian yang mencekam. Ruang-ruang kelasnya melompong, kursi-kursi kayu mulai dipenuhi debu tebal, dan riuh rendah tawa siswa telah lama menguap menjadi gema sepi.

Kasus penutupan institusi pendidikan seperti SMA Tunas Harapan Bangsa (THB) Pangkalpinang menjadi bukti nyata sebuah sekolah berhenti total. Kini, ancaman gulung tikar massal juga akan membayangi sekolah-sekolah swasta lainnya. Misalnya SMA Bakti Sungailiat yang jumlah siswa yang sangat minim bukan lagi sekadar rumor. Itu sekolah-sekolah yang terdeteksi oleh media. Bagaimana dengan sekolah yang belum terlihat oleh media? Nanti biarkan instansi terkait menjelaskannya.

Fakta menyusutnya jumlah peserta didik baru secara ekstrem mengonfirmasi sebuah realitas yang mengerikan, ekosistem sekolah swasta di Bumi Serumpun Sebalai sedang mengalami gejala “mati muda”.

Ilusi Krisis Ekonomi dan Sekolah Favorit

Kasat mata, publik akan langsung menunjuk kondisi perekonomian Bangka Belitung yang sedang carut-marut sebagai kambing hitam.

Memang komoditas timah selama puluhan tahun menjadi urat nadi penghidupan daerah. Pasca-anjloknya komoditas timah, daya beli masyarakat setempat memang merosot tajam. Cara berpikir masyarakat dalam kondisi ini sangat sederhana “ketika dompet keluarga sedang surut, sekolah dikesampingkan. Toh, banyak juga yang tidak sekolah jadi orang kaya”.

Situasi objektif tersebut kemudian berlilit dengan kasta “sekolah favorit versus non-favorit”. Sekolah-sekolah swasta dianggap tidak “ngetop” dibandingnya sekolah negeri.

Dari segi gedung, fasilitas belajar, bahkan aktivitas anak sekolah. Sekolah swasta yang sepi peminat buru-buru diberi cap lembaga yang kalah saing.

Benarkah badai kesejahteraan orang tua siswa dan status sosial sekolah, sumber masalah dari seluruh petaka ini? Jawabannya adalah tidak. Berbagai faktor tersebut hanyalah riak kecil di permukaan air.

Akar permasalahan sesungguhnya berada di meja birokrasi. Kebijakan pemerintah daerah yang terus-menerus memperbanyak sekolah negeri baru tanpa kontrol serta mengabaikan kalkulasi daya dukung ekosistem secara matang.

Mandat Konstitusi dan Jaring Pengaman Populis

Pemerintah daerah mengambil langkah ekspansi ini tentu punya tameng argumen. Dari birokrasi pendidikan, pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) misalnya pembangunan SMA Negeri 5 Pangkalpinang baru-baru ini atau Ruang Kelas Baru (RKB), langkah darurat kemanusiaan atas dasar legalitas. Pemerintah terikat kewajiban konstitusional untuk menjamin program wajib belajar 12 tahun dan mendongkrak Angka Partisipasi Kasar (APK) daerah.

Posko pengaduan dinas selalu dipenuhi oleh jeritan histeris para orang tua setiap tahun ajaran baru bergulir.  Karena anaknya terdepak dari sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi.

Alasan keterbatasan daya tampung sekolah, membangun sekolah negeri baru dengan jaminan biaya serba gratis dipandang sebagai jaring pengaman sosial yang instan. Cara pandang ini dianggap menyelamatkan anak-anak dari ancaman putus sekolah akibat himpitan kemiskinan ekonomi makro daerah.

Narasi pemerintah tersebut sekilas terasa sangat bijaksana dan berpihak penuh pada rakyat kecil. Apa yang dilakukan pengambil kebijakan ini lupa nalar dasar, niat baik yang tidak terukur matang melahirkan dampak domino “kanibalisme sistemik” (fenomena saling mematikan antarlembaga di dalam sistem pendidikan).

Akses keran sekolah negeri ketika dibuka lebar-lebar, seluruh lapisan masyarakat akan menyerbu kuota gratis tersebut. Termasuk juga kelas menengah ke atas.