Oleh: Heri. S – Penulis Tetap Timelines.id

Pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari adanya kesatuan visi dan narasi kolektif daerah dan pusat. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, fragmentasi pemahaman mengenai arah pembangunan telah berlangsung lama. Berbagai kepentingan yang sahih seperti ekonomi, ekologi, fiskal, dan industrialisasi berjalan tidak maksimal, cenderung parsial sehingga tidak adanya titik temu yang holistik

Akibatnya, kebijakan publik yang dihasilkan cenderung tidak sinkron, menimbulkan multi konflik, problematika hukum, dan memperlambat proses transformasi struktural ekonomi daerah. Tulisan ini merupakan pendapat yang berargumen bahwa penyelenggaraan “Titik Kumpul Narasi dan Pemahaman” merupakan kebutuhan mendesak untuk menyatukan persepsi tentang pembangunan Babel sebagai provinsi kepulauan strategis, serta merumuskan tata kelola sumber daya yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Persoalan utama di Bangka Belitung bukan karena tidak ada agenda pembangunan dan pertumbuhan. Agenda dan pertumbuhan itu justru terus bertambah di beberapa sektor. Masalah krusialnya adalah tentang kesepahaman dalam  kemampuan mekanisme yang kuat, serta dapat disepakati bersama, menjadi kebijakan pusat dan daerah  dalam menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda di daerah ini.

Pembangunan Provinsi Kepulauan Babel harus tepat sasaran. Setiap agenda tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dalam melahirkan kebijakan, dan dalam praktek dilapangan juga tidak  bertabrakan. Oleh sebab itu harus adanya pemahaman yang utuh, atau pola pikir sebagai dasar dalam melihat Babel secara utuh sebagai kepulauan strategis, tentunya sinkronisasi pembangunan di Bangka Belitung harus berbasis pembangunan daerah maritim.

Di satu sisi terdapat tuntutan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah, di sisi lain muncul keprihatinan terhadap degradasi lingkungan dan keberlanjutan sumber daya, dan diversifikasi ekonomi yang mendesak. Selain itu, terdapat dorongan untuk melakukan hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah.

Wacana tersebut secara substantif relevan. Namun karena tidak pernah diwadahi dalam satu titik kumpul narasi pemahaman bersama antar daerah dan pusat terhadap kepulauan strategis Bangka Belitung, maka kebijakan yang lahir akan bersifat sektoral dan saling bersilangan yang berakibat terhambatnya kemajuan pembangunan itu sendiri.

Saat ini diketahui bahwa struktur kewenangan dalam sektor sumber daya alam adalah  terpusat, di mana keputusan strategis terkait sumber daya alam banyak ditentukan di tingkat nasional, sementara konsekuensi sosial dan ekologisnya ditanggung oleh daerah, hal ini tentunya butuh segera dicari solusinya.

Dengan demikian, yang terjadi bukan sekadar perbedaan pendapat saja, melainkan ketiadaan shared understanding mengenai masa depan daerah. Sebagai provinsi kepulauan dengan lima ratusan pulau, dan karakteristik strategis geospasial Babel menuntut pendekatan pembangunan kepulauan strategis yang luas, yaitu paradigma pembangunan harus sinkron tidak hanya orientasi ekstraktif utama, tetapi menjadi orientasi pembangunan terintegrasi seluruh sektor menuju ekonomi maritim yang berkelanjutan.