Oleh: Yan Megawandi

Ada pemandangan menarik pada peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini di Bangka Belitung. Di satu tempat, sejumlah peserta upacara memilih meninggalkan barisan sebelum acara selesai. Di tempatlain, peserta justru bertahan mengikuti upacara meskipun diguyur hujan cukup deras.

Dua peristiwa itu berlangsung hampir bersamaan. Yang satu memperlihatkan persoalan kedisiplinan, sementara yang lain memberikan gambaran tentang tanggung jawab. Sederhana, tetapi keduanya mengingatkan kita pada satu persoalan besar: apakah kita masih memiliki budaya disiplin?

Sebagaimana diberitakan media online, Bupati Bangka Barat, Markus, yang bertindak sebagai pembina upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Mentok, mendapati sejumlah peserta yang terdiri atas PNS dan pegawai PPPK meninggalkan barisan sebelum upacara berakhir. Ia kemudian memerintahkan agar nama-nama mereka dicatat dan meminta kepala organisasi perangkat daerah memberikan teguran tertulis serta peringatan resmi kepada pegawai yang tidak tertib.

Sementara itu, pada waktu yang hampir bersamaan, berlangsung upacara serupa di halaman Kantor Bupati Bangka. Para peserta tetap bertahan meskipun hujan turun cukup deras. Barangkali karena hujan yang turun hari itu memang sudah lama dinanti. Namun, ada hal menarik yang bisa kita renungkan dari kedua peristiwa tersebut.

Tentu kita tidak bisa serta-merta menyimpulkan bahwa peserta di satu tempat lebih disiplin daripada peserta di tempat lain hanya berdasarkan satu kejadian. Bisa saja ada alasan tertentu yang tidak kita ketahui. Tetapi, peristiwa itu membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa disiplin sering kali menjadi sesuatu yang sulit kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari?

Saya punya kebiasaan kecil ketika berkunjung ke suatu daerah. Saya senang memperhatikan perilaku orang-orang di jalan raya. Bukan semata-mata untuk melihat apakah lalu lintasnya tertib, melainkan karena dari jalan raya kita sering bisa membaca wajah budaya masyarakatnya.

Perhatikan saja bagaimana pengendara berhenti di lampu merah. Apakah mereka tetap berhenti ketika jalan sedang sepi? Apakah mereka bersedia mengantre? Apakah trotoar dibiarkan menjadi hak pejalan kaki? Atau justru digunakan sebagai jalan pintas ketika lalu lintas macet?

Hal-hal sederhana itu sebenarnya menunjukkan bagaimana seseorang memperlakukan aturan dan menghormati hak orang lain.

Lampu merah tidak mengenal pangkat. Garis marka tidak bisa dilangkahi hanya karena seseorang merasa sedang terburu-buru. Begitu pula antrean. Tidak semestinya orang yang sabar menunggu giliran justru dikalahkan oleh mereka yang merasa lebih penting dan lebih berhak untuk didahulukan.

Saya percaya bahwa kebiasaan tertib di jalan raya merupakan salah satu modal sosial untuk membangun disiplin dalam kehidupan yang lebih luas. Sebaliknya, ketika menerobos dianggap biasa, melanggar dianggap cerdas, dan mengantre dianggap sebagai kebodohan, jangan heran jika ketidaktertiban itu menjalar ke mana-mana.

Saya masih ingat seorang Bupati Bangka pada masa lalu yang dikenal memiliki disiplin tinggi. Namanya Bustan Halik. Latar belakang militernya membuat ia dikenal tegas dalam urusan kedisiplinan. Soal waktu, kebersihan, pakaian, hingga tata perilaku pegawai mendapat perhatian serius. Suatu ketika seorang camat datang bergegas mengetuk pintu ruang rapat karena terlambat.

Ia diminta bupati untuk menutup pintu dari luar. Itu artinya sang camat tidak diperkenankan masuk. Alhasil setelah itu tak ada lagi pejabat yang berani terlambat. Di kesempatan lain. Pada akhir sebuah upacara, ia memanggil seorang pegawai yang memakai sepatu coklat yang sudah kelihatan butut. Bukan hitam sebagaimana aturan. Pegawai itu ditanya mengapa menggunakan sepatu coklat dan bekerja di dinas mana. Bupati kemudian minta ajudan mencatat nama pegawai itu untuk dibelikan sepatu hitam.

Barangkali ada yang menganggap gaya kepemimpinannya terlalu keras. Mungkin pula ada yang merasa tidak nyaman. Namun, ada satu pelajaran yang masih relevan hingga sekarang: disiplin bukan sekadar kepatuhan ketika seseorang sedang diawasi. Disiplin adalah kesesuaian perilaku dengan aturan, bahkan ketika tidak ada orang yang melihat.

Seorang ASN yang tertib hanya ketika kepala dinas hadir belum tentu memiliki disiplin. Bisa jadi ia hanya sedang menghindari teguran. Demikian pula pengendara yang berhenti di lampu merah hanya ketika ada polisi. Ia mungkin bukan sedang menghormati aturan, melainkan sekadar takut ditilang.

Di sinilah perbedaan antara disiplin yang lahir dari kesadaran dan kepatuhan yang muncul karena tekanan. Yang pertama membentuk karakter, sedangkan yang kedua sering kali hilang begitu pengawasan tidak lagi ada.

Persoalan ini menjadi semakin menarik jika kita melihat suasana di sejumlah SPBU ketika BBM bersubsidi sulit diperoleh. Antrean kendaraan mengular. Pengendara saling mendahului. Situasi menjadi semrawut. Ada masyarakat yang datang dengan tertib, menunggu giliran, dan pulang setelah memperoleh BBM sesuai kebutuhan. Namun, ada pula dugaan praktik yang patut dipertanyakan: kendaraan yang sama membeli BBM berkali-kali, sementara masyarakat lain masih harus mengantre panjang.

Jika praktik seperti itu benar terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar ketidaktertiban. Ini sudah menyangkut keadilan.

BBM bersubsidi bukan hadiah bagi orang yang paling pandai mencari celah. Subsidi menggunakan uang negara yang pada akhirnya berasal dari masyarakat juga. Karena itu, distribusinya harus melindungi mereka yang memang berhak, bukan justru memberikan keuntungan kepada pihak yang mampu memanfaatkan kelemahan sistem.

Bagaimana praktik-praktik yang diduga menyimpang itu bisa terus berulang?

Apakah pengawasannya lemah? Apakah sistem distribusinya memiliki celah? Apakah ada oknum yang bermain? Ataukah pelanggar memang selalu selangkah lebih maju daripada petugas yang mengawasi?