Oleh: Hermianto — Pembelajar Sosial Politik dan Pembangungan

Etika publik dalam tata kelola pemerintahan yang baik menjadi penentu agar kekuasaan dijalankan demi kepentingan umum. Bukan untuk memfasilitasi kepentingan kelompok atau individu tertentu. Dalam konteks ini, proses seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dituntut agar memiliki integritas dan independensi yang tinggi dari seluruh pihak penyelenggara seleksi. Karena itulah, panitia seleksi wajib bertumpu pada kejujuran dan transparansi.

Panitia seleksi (Pansel) bersama badan legislatif yang diberi mandat memilih pejabat publik memikul tanggung jawab etis.  Apalagi, orang-orang (komisioner) yang akan mereka seleksi berada dalam suatu lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, Pansel mesti memastikan bahwa hanya calon terbaik yang terpilih berdasarkan prinsip meritokrasi yang dapat duduk di lembaga tersebut.

Namun, rangkaian perjalanan seleksi calon anggota KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2025–2028 justru memperlihatkan gambaran sebaliknya. Proses yang seharusnya menjunjung tinggi objektivitas dan kepatuhan regulasi yang berlangsung sejak pertengahan tahun 2025 hingga dilakukannya tes ulang pada November 2026 terdorong ke dalam pusaran krisis etika yang mendalam.  Narasi tersebut muncul akibat mencuatnya dugaan kecurangan, pengabaian aturan teknis, dan benturan kepentingan (conflict of interest). Selain itu, terindikasi kuatnya intervensi kekuasaan dan peserta titipan.

Erosi Transparansi dan Manipulasi Prosedural

Kejujuran dan kepastian hukum merupakan pilar dalam penyelenggaraan publik. Karena itulah, setiap penyimpangan sengaja yang merugikan kepastian hukum peserta seleksi merupakan bentuk pelanggaran moral yang merusak kepercayaan publik. Apalagi ketika kriteria serta tahapan seleksi telah diatur secara normatif. Indikasi degradasi etika penyelenggara dalam seleksi KPID Babel ini mulai memicu sorotan publik ketika Pansel memunculkan pengumuman status Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bagi 33 orang peserta. Padahal, regulasi teknis menetapkan daftar calon yang diteruskan ke tahap berikutnya berjumlah 21 nama.

Pelanggaran etika prosedural yang jauh lebih fatal terjadi saat proses memasuki tahapan uji publik dan Fit and Proper Test (FPT) di DPRD Babel. Pada 1 Oktober 2025, Ketua DPRD Babel menerbitkan pengumuman resmi berisi 21 nama peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi hasil kerja Pansel. Namun, secara sepihak dan tanpa dasar hukum normatif yang sah, pada 3 November 2025 diterbitkan pengumuman kedua yang menambah jumlah peserta menjadi 36 (yang ditambah petahana) orang. Yang sangat memprihatinkan secara etis, pengumuman kedua ini dipublikasikan dengan nomor surat yang sama persis dengan pengumuman pertama (500.12.3/1396/DPRD/2025).

Pengumuman ini (dengan nomor surat yang sama) apabila kita lihat dari kacamata etika (administrasi publik) bukan sekadar kekhilafan teknis surat-menyurat sebagaimana diklaim internal dewan. Akan tetapi, tindakan tersebut seperti yang dikatakan Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung adalah sebuah maladministrasi. Perombakan jumlah peserta secara mendadak demi memasukkan 15 nama tambahan yang mengabaikan jadwal dan mekanisme FPT yang diatur dalam Keputusan KPI Nomor 3 Tahun 2024. Manuver ini memperlihatkan bagaimana penyelenggara seleksi bersedia mengorbankan integritas regulasi demi mengakomodasi tekanan atau pesanan luar.

Benturan Kepentingan dan Penyingkiran Meritokrasi demi Pesanan Politik

Aturan (kode etik) dalam rekrutmen lembaga publik mana pun sudah sangat jelas: panitia atau penilai seleksi wajib bebas dari konflik kepentingan. Namun, yang terjadi sebaliknya. Hasil akhir penetapan tujuh komisioner terpilih oleh Komisi I DPRD Babel pada akhir November 2025 menjadi bukti betapa nilai-nilai etis independensi telah dilanggar secara masif.

Fakta mengungkap bahwa tiga dari tujuh komisioner yang diloloskan merupakan figur yang sama sekali tidak lulus dalam daftar 21 besar awal hasil rekapitulasi nilai kompetensi Pansel. Nama ketiganya baru dimasukkan pada pengumuman kedua yang berisi 36 peserta dan kemudian dinyatakan lulus FPT.