Wajah Asli Komunitas-komunitas Jelang Tahun Politik

Oleh: Windy Shelia Azhar

Dengan mafhum, gelanggang perpolitikan saat ini sedang gencar-gencarnya menjalankan strateginya demi kursi kekuasaan.

Apalagi situasi dan kondisi periode politik kali ini agaknya berbeda dibandingkan dengan periode sebelum-sebelumnya.

Pasca pandemi yang tidak memungkinkan penyelenggaraan pemilihan, segala aktivitas perpolitikan dicanangkan akan dilakukan secara serentak pada 2024.

Berdasarkan keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024, sementara pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan dilaksanakan selang sembilan bulan setelahnya, yaitu pada 27 November 2024.

Tak heran, tahun 2023 menjadi tahun mulainya kampanye politik dengan euforia tak terbendung setelah penundaan selama beberapa waktu tersebut.

Euforia tentu melahirkan berbagai usaha demi merayakan pesta demokrasi tersebut.

Menilik dari strategi politik yang umumnya dilakukan oleh aktor politik, terdapat hal yang biasanya dilakukan salah satunya pembentukan dan pemberdayaan komunitas.

Secara mendadak, jumlah komunitas meningkat tajam menjelang tahun-tahun politik.

Pembentukan komunitas biasanya kita kenal dalam bentuk tim sukses.

Tim sukses tentu dengan gamblang menyatakan keberpihakan mereka terhadap partai atau sosok yang mereka dukung.

Kita mengenal Sahabat Melati Erzaldi yang gencar melakukan kegiatan sosial serta mengangkat pemberdayaan perempuan seiring dengan kabar majunya Melati Erzaldi di ajang pileg DPR RI 2024 mendatang.

Begitupun kita tahu bahwa komunitas Salimah berada di garda pendukung partai keadilan sosial (PKS).

Kita mulai tak asing dengan kata-kata agitatif tim pemenangan yang dimiliki ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.

Beragam rangkaian kegiatan mulai dari dialog terbuka umum bahkan dalam bentuk bantuan sosial atas nama ragam komunitas pendukung terus membanjiri lini masa kehidupan sehari-hari.

Tak ada yang menyalahkan pembentukan komunitas ini. Jika merak jantan begitu riuh menunjukkan kepak sayap yang bewarna-warni demi memikat betina, maka sosok calon pemimpin ini beradu dalam warna-warni bendera partai hingga koalisi demi memikat rakyat.

Usaha lain yang dilakukan sebagai alat politik berkenaan dengan komunitas adalah pemberdayaan komunitas yang telah ada sebelumnya.

Memang tampak lebih mudah menarik massa dan dukungan dari komunitas yang telah ada sebelumnya jika parpol atau sosok calon pemimpin tak ingin boros dalam perkara menghimpun massa.

Namun, dalam usaha ini ditemukan sebuah area abu-abu yang justru riskan mencoreng marwah komunitas itu sendiri atau bahkan integritas sosok calon pemimpin.

Dalam aturan main politik, terdapat batas jelas yang menegaskan netralitas politik berlaku di dunia aparatur sipil negara (ASN) dan pendidikan.

Yang menjadi tanda tanya adalah, meski tidak ada yang tegas berkampanye di aula kampus atau gedung dinas dan kementerian, apakah menjadi dalang donatur atas kegiatan komunitas eksternal di bidang pendidikan atau berbasis anggota ASN sah-sah saja dilakukan?

Tiba-tiba festival bertema literasi digalakkan dengan dana segar kegiatan yang begitu menggiurkan.