Imaji Politik Rakyat

Oleh: Julian Andryanto Mustafa

Hiruk-pikuk kontestasi pemilihan legislatif (Pileg) 2024 semakin riuh dan ramai mengisi setiap ruang-ruang informasi publik dengan berbagai rupa mediumnya.

Menjelang hari pemilihan, hasrat kekuasaan para calon legislator (caleg) untuk mengisi kursi-kursi parlemen, mulai dari tingkat I, II, hingga pusat, semakin berkelindan dan berangsur mencapai kulminasi.

Terhitung, kurang dari dua bulan lagi, ajang pemilu lima tahunan itu akan digelar pada 12 Febuari 2024 mendatang.

Berbagai upaya persiapan dan kampanye para caleg pun kian intensif digencarkan. Bahkan probabilitas nasibnya turut ditaksir mulai dari metode akademisi sampai obrolan warung kopi.

Tak mau kalah, kalangan emak-emak juga tak luput bergosip mengotak-atik gathuk sembari melepas penat mengurus pekerjaan rumah.

Bermodal militansi, sekawanan tim sukses para caleg begitu gigih menyasar lumbung-lumbung suara produktif; berpacu waktu menggenjot elektabilitas kandidat usungan.

Maklum, setiap kali hajatan pemilu diadakan, glamorisasinya kerap menguras atensi dan partisipasi publik.

Biasanya, hiruk-pikuk gelaran demokrasi ini sampai menyeret publik ke pusaran polarisasi, pula membius nalar kritis: bahwasanya selalu tersisip hidden agenda dalam setiap sajian politik praktis.

Alhasil, terciptanya kondisi demikian justru menyempitkan ruang politik publik yang acap kali tersekat dalam fragmentasi elit politik. Preferensi politiknya rentan terjangkit pragmatisme.

Tak ayal, cita-cita komunal publik pun suka tak suka ditumbalkan untuk kekuasaan segelintir pihak yang mengultus diri sebagai elit politik. Lebih parah lagi, secuma-cumanya untuk [mengamankan] kepentingan kuasa pemodal kampanye.

Quo Vadis Demokrasi

Perlahan namun menghanyutkan, gerilya propaganda politik para caleg kian anyar menjajakan retorika provokatif, pula sepaket pencitraan atraktifnya.

Ragam lakon dramatis pun turut dimainkan demi meraih empati publik.

“Dunia ini panggung sandiwara.” Begitu, Ahmad Akbar pertama kali melagukan dinamika kehidupan di era ’70-an.

Tapi di alam politik praktis, magis sandiwaranya lebih memikat, pun mengikat. Tanpa sadar, penonton acap terlena nuansa glamor pentas. Mabuk lakon “panggung sandiwara”. Terbius imajiner pelakon.

Publik pun diperdaya. Digiring ke hilir pentas. Namun luput—karena memang sengaja dikelabui—dengan hulu (substansi-pen) pementasan.

Ini lah potret politik negeri. Rakyat tidak pernah diposisikan sebagai subjek, melainkan objek. Partisipasinya di gelanggang demokrasi cuma ditakar berdasarkan kalkulasi angka; popularitas dan elektabilitas.

Hak politiknya sekadar dihitung berupa jumlah suara. Tapi tak pernah diperhitungkan secara politis selayaknya jargon usang demokrasi: dari rakyat, untuk rakyat, dan demi rakyat.

Padahal, mengacu teori demokrasi deliberatif, hakikat demokrasi mestinya tidak diterjemahkan sekadar menyediakan “bilik suara” untuk rakyat mengejawantahkan hak politiknya.

Deliberatif yang berarti musyawarah, justru harus menghadirkan ruang komunikasi dialogis antara rakyat dengan negara.

Reiner Forst, seorang filsuf politik asal Jerman, mengemukakan, “Demokrasi deliberatif tidak menitikberatkan jumlah kehendak perseorangan, juga bukan kehendak umum untuk menjadi sumber legitimasi, melainkan proses pembentukan keputusan politis yang selalu terbuka terhadap revisi secara deliberatif dan diskursif-argumentatif.”