Bekerja tetapi Tetap Miskin: Cermin Kemiskinan Multidimensi di Indonesia
Bekerja tetapi Tetap Miskin: Cermin Kemiskinan Multidimensi di Indonesia
Oleh: Suhardi — Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pertiba/Pemerhati Isu Ketenagakerjaan dan Pembangunan Inklusif
Di tengah hiruk pikuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang terus digaungkan pemerintah, ada ironi yang sulit disembunyikan bahwa masih banyak orang di negeri ini bekerja keras setiap hari, tetapi tetap hidup miskin.
Mereka bukan pengangguran. Mereka bekerja di pabrik, menjadi pengemudi ojek daring, berdagang di pasar, atau melayani pelanggan di pusat perbelanjaan. Namun, di akhir bulan, gaji yang mereka bawa pulang hanya cukup untuk bertahan hidup—tanpa ruang untuk menabung, berobat, atau sekadar bersenang-senang.
Fenomena working poor atau “pekerja miskin” ini kini menjadi wajah nyata ekonomi Indonesia. Pertanyaannya, mengapa seseorang bisa bekerja penuh waktu, namun tetap miskin?
Bekerja Tidak Sama dengan Sejahtera
Secara teori ekonomi klasik, tenaga kerja adalah faktor produksi yang seharusnya mendapat balas jasa (upah) setimpal dengan kontribusinya terhadap output. Namun dalam praktik, banyak pekerja di Indonesia menerima upah yang tidak sepadan dengan produktivitasnya. Ketimpangan ini mencerminkan adanya market failure—pasar tenaga kerja yang tidak efisien, di mana posisi tawar pekerja jauh lebih lemah dibanding pemilik modal.
Selain itu, sekitar 58 persen pekerja Indonesia berada di sektor informal, tanpa jaminan sosial, tanpa kontrak kerja, dan tanpa perlindungan hukum. Artinya, mereka bekerja bukan dalam sistem ekonomi yang adil, melainkan dalam “ekonomi bertahan hidup.”
Upah yang rendah seringkali tidak disebabkan oleh malas atau tidak produktifnya pekerja, melainkan karena struktur ekonomi yang padat tenaga kerja tapi rendah nilai tambah. Ketika industri masih berorientasi pada produksi murah dan ekspor berbasis komoditas, maka pekerja tidak punya ruang untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Kemiskinan Multidimensi Melampaui Angka Pendapatan
Kemiskinan selama ini sering diukur secara sempit — siapa yang penghasilannya di bawah garis kemiskinan nasional, maka disebut miskin. Padahal, kemiskinan bukan hanya soal kekurangan uang, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan rasa aman.
Inilah yang disebut kemiskinan multidimensi. Seorang pekerja bisa punya gaji di atas garis kemiskinan, tapi bila ia tinggal di rumah sempit tanpa sanitasi layak, tidak punya jaminan kesehatan, dan anaknya tak mampu melanjutkan sekolah, maka secara sosial dan ekonomi ia tetap miskin.
Teori Multidimensional Poverty Index (MPI) yang dikembangkan UNDP menggambarkan hal ini dengan sangat baik bahwa kesejahteraan seseorang baru tercapai jika berbagai dimensi dasar kehidupannya terpenuhi — bukan hanya dompetnya yang terisi, tapi juga masa depannya yang terjamin.