Ketimpangan Pendidikan di Pinggiran Kota: Ketika Sekolah Kecil Bertahan Tanpa Guru dan Fasilitas
Ketimpangan Pendidikan di Pinggiran Kota: Ketika Sekolah Kecil Bertahan Tanpa Guru dan Fasilitas
Oleh: Rindu Lola Yolanda Nabilla — Mahasiswa Universitas Bangka Belitung
Tidak banyak yang menyangka bahwa di dekat pusat Kota Pangkalpinang, masih ada sekolah dasar yang berjalan dengan kondisi serba minim. SD Depati Amir di Pasir Garam, Pangkalbalam, adalah satu dari sedikit sekolah yang menggambarkan ketimpangan pendidikan yang masih terjadi hingga hari ini.
Sekolah ini tidak memiliki toilet, tidak memiliki tempat cuci tangan, dan belum memiliki akses internet. Ruang kelas sebagian besar kosong karena jumlah murid sangat sedikit. Sebuah potret yang jauh dari gambaran ideal pendidikan dasar di kota.
Sementara beberapa sekolah di pusat kota berlomba mempercantik fasilitas, memperbarui teknologi, dan meningkatkan kualitas pelayanan, SD Depati Amir harus bertahan dengan fasilitas yang tidak memenuhi standar minimal.
Anak-anak yang datang dengan semangat belajar setiap pagi terpaksa menghadapi kenyataan bahwa fasilitas dasar pun tidak tersedia. Belajar dalam kondisi seperti ini tentu tidak mudah, apalagi bagi anak-anak seusia mereka yang membutuhkan kenyamanan dan rasa aman.
Kekurangan guru menambah daftar panjang persoalan sekolah ini. Banyak tenaga pendidik memilih sekolah besar yang lebih stabil, baik dari sisi jumlah murid maupun fasilitas kerja. Dampaknya, Depati Amir sering kali harus mengandalkan guru honorer dengan jam kerja terbatas. Dalam beberapa hari, kelas bisa kosong karena tidak ada guru yang hadir. Dalam situasi seperti ini, sulit berharap proses belajar dapat berjalan secara maksimal.
Minimnya dana BOS turut memperburuk keadaan. Karena jumlah murid kecil, anggaran yang masuk pun kecil. Dana yang seharusnya bisa digunakan memperbaiki fasilitas atau mendukung kegiatan belajar terpaksa habis hanya untuk operasional dasar. Sekolah semakin tertinggal, sementara sekolah lain terus melaju mengikuti perkembangan zaman.
Ketimpangan ini sesungguhnya tidak bisa hanya dilihat sebagai masalah teknis. Ia adalah persoalan struktural yang menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan belum benar-benar terwujud.
Pangkalpinang adalah ibu kota provinsi, tetapi realitas pendidikan di pinggirannya masih serupa dengan daerah yang jauh dari pusat pembangunan. Ketimpangan seperti ini menjadi alarm bahwa strategi pemerataan pendidikan perlu dievaluasi ulang.