Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari yang mengatakan perlunya kajian ulang terhadap skema penyaluran BBM bersubsidi baik itu dari jalur distribusi maupun jalur pengawasan agar masyarakat yang betul-betul berhak menerima memiliki akses subsidi secara mudah dan diharapkan nantinya penyaluran LPG 3 kg betul-betul bisa tepat sasaran. 

 

“Utamanya terkait wacana untuk penghapusan penjual pengecer LPG 3 kg, Saya minta kepada pihak Pertamina agar wacana itu dirubahlah kalau bisa dihilangkan saja karena kalau kita misalnya mau melihat distribusi subsidi ini bener-benar tepat sasaran justru penjual-penjual, pengecer itu yang harus kita support karena mereka lah yang sebenarnya bersentuhan langsung dengan level masyarakat yang memang berhak menerima subsidi 3 kg ini,” pungkasnya. 

Baca Juga  Panglima TNI Ungkap Kesulitan Proses Evakuasi WNI Dari Konflik Sudan

 

 

 

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menyampaikan saat ini pihaknya bersama dengan Pertamina dan Patra Niaga mendorong sistem digitalisasi penggunaan aplikasi MyPertamina yang dimaksudkan untuk memastikan proses penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. “Proses digitalisasi diawali di 11 Kabupaten/Kota dan bulan Maret nanti sudah mencapai 510 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dengan harapan subsidi, dan konsumen nantinya terdata secara baik, guna meminimalisir penyalahgunaan subsidi,” imbuhnya.