Maka dari itu, mewakili Pemkab Babar, Rusian berharap apabila memang ada ruang aktivitas tersebut dapat dibuka, maka tata kelolanya dilakukan dengan baik. Sehingga tidak ada konflik horizontal di masyarakat dengan mengedepankan prinsip keadilan antar kedua belah pihak.

Sementara itu, Tokoh Masyarakat Tempilang yang juga Ketua Forum Betinten Rikardi meminta tidak ada lagi aktivitas tambang di perairan Tempilang sesuai hasil rapat pertemuan yang dilakukan kemarin karena sesuai dengan SKB. Karena kalau tidak, dikhawatirkan membuat masyarakat akan turun langsung ke lokasi.

“Kesepakatan kemarin seluruh ponton di sana sudah bersih ditarik lagi, hari ini batas terakhirnya. Karena kalau masih ada kemungkinan massa akan siap turun. Kami berharap APH bergerak karena ini tugas mereka, bukan tugas masyarakat,” ungkapnya.

Baca Juga  Gakkum KLHK Tangkap Pelaku Perambah Puluhan Hektar Hutan di Bangka Selatan

Rikardi mengatakan, alasan penolakan aktivitas tambang tersebut bukan tidak ada alasan. Pihaknya hanya berusaha mencegah agar tragedi yang terjadi pada tahun 2017 lalu tidak terulang kembali. (Dev)