Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci, realisasi belanja pemerintah pusat di enam bulan pertama 2023 sudah mencapai Rp891,6 triliun atau 39,7 persen dari total pagu belanja APBN, tumbuh 1,6 persen secara yoy.

“Itu artinya 71 persen dari total belanja negara adalah belanja pemerintah pusat. Jumlah belanja itu adalah baru 39,7 persen dari total belanja yang dianggarkan untuk tahun ini, artinya kecepatan belanja kita sampai akhir Juni belum mencapai 40 persen,” ujar Menteri Keuangan.

Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp417,2 triliun atau 41,7 persen dari pagu, utamanya dimanfaatkan untuk belanja dukungan persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), pelaksanaan pembangunan IKN, serta percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas.

Baca Juga  Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani Dukung Panglima TNI Berikan Hukuman Berat Untuk Oknum Menjual Senjata ke KKB

Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp474,4 triliun atau 38,1 persen dari pagu, utamanya untuk belanja yang langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat, seperti realisasi subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, program kartu prakerja, serta subsidi pupuk.

“Mayoritas belanja non K/L itu didominasi oleh belanja untuk masyarakat dalam bentuk subsisdi dan kompensasi listrik Rp42,9 triliun untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi dan kompensasi BBM Rp57,7 triliun, subsidi LPG 3 kg sebesar Rp32,5 triliun, kartu prakerja Rp2,28 triliun, dan subsidi perumahan Rp344,7 miliar,” jelasnya. (**)