Permasalahan tersebut, menurut dia, didapatkannya saat melaksanakan program Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung (Gule Kabung). Gule Kabung merupakan program kerja kolaboratif dan terbuka bagi semua pihak untuk bersinergi, yang bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi, kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat.

“Saat saya mengunjungi Kabupaten Bangka Tengah di Program Gule Kabung kemarin, saya menemukan permasalahan terkait batas wilayah. Di sana saya mendesak perlu ada koordinasi dan harmonisasi yang baik antara Pemdes, Pemda, dan BPN yang pasti, kepala desa. Tidak lagi dapat bertindak seenaknya. Pelaksana teknis pengelola keuangan desa yang terdiri dari sekdes, kepala seksi dan bendahara merupakan struktur yang dibentuk aturan perundangan untuk membantu tugas dari seorang kepala desa,” jelasnya.

Baca Juga  Pj Bupati Bangka dan Wali Kota Pangkalpinang Resmi Berganti

“Mari kita terus bersinergi, jangan takut untuk mengawasi pemerintah. Jika ingin mewujudkan good governance, tiga aktor utama didalamnya yakni pemerintah, masyarakat dan swasta, harus saling sinergi. Tentunya, kita (Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel) terbuka untuk sama-sama membangun Kepulauan Babel menjadi provinsi yang luar biasa dan modern,” tutupnya. (**/Elza)