Ada 9 indikator penilaian SKM seperti misalnya kompetensi, sikap, kecepatan dan respon penyelenggara dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan. Sedangkan untuk FKP ini suatu kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam menyusun standar pelayanan dan menyusunnya harus melalui forum konsultasi.

“Disini terlihat kelemahan untuk Babel semakin jelas apa yang menjadi kekurangan dan apa yang menjadi rencana kegiatan perbaikan di tahun 2023,” ujarnya.

Cipto  menambahkan, monev yang dilakukan ini berdasarkan data 2022 dan di 2023. Tahun berikutnya kita harap akan jauh lebih baik jika dilihat dari hasil interaksi dari pertemuan saat ini.

“Saya harap kegiatan semacam ini hendaknya dilakukan berkala dalam rangka untuk meningkatkan sinergitas kabupaten kota dan hasil pelaporan yang lebih baik,” ujarnya. (**/Zha)

Baca Juga  Pengisian Jabatan di Pemprov Babel Terkesan Mandek, DPRD Temui BKN