BANGKA, TIMELINES.ID — Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Bangka, Drs. H. Andi Hudirman Rabu (6/12/2023) melayangkan rilis terkait pemberitaan APBD dan dinas luar pejabat yang saat ini dibidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam siaran persnya, Andi Hudirman memberikan klarifikasi terkait defisit anggaran senilai Rp.147 Miliyar di Pemkab Bangka tahun 2023.

“Bahwasanya Pemkab Bangka secara umum dalam kondisi baik-baik saja. Terkait soal defisit itu -seperti yang dimuat pemberitaan online- bukan hanya terjadi di Pemkab Bangka melainkan hampir di seluruh Pemkab di Indonesia,” jelasnya dalam siaran pers.

Manurut Andi, secara garis besar struktur APBD Perubahan TA 2023 memang mengalami defisit antara pendapatan dan belanja.

Baca Juga  Antisipasi Karhutla, Pemkab Bangka Siagakan 59 Personel Damkar

Namun hal tersebut ditutupi dengan  penerimaan pembiayaan Silpa tahun sebelumnya.

Sehingga silpa tahun berkenaan sesuai ketentuan harus Rp. 0. Maka Pemkab Bangka sudah melakukan penganggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengenai pemberitaan tentang pemanggilan sejumlah Kepala Dinas oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Dirinya menginformasikan bahwa panggilan tersebut sebatas untuk diminta melakukan klarifikasi terkait pemberitaan tentang defisit anggaran.

Kata Andi, ada 3 item yang menjadi sorotan tajam di sejumlah media massa online pertama, mengenai anggota PKK yang berangkat ke luar negeri dipastikan bahwa seluruh anggota PKK menggunakan anggaran pribadi tidak menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten Bangka.

Kedua, perjalanan ke Labuan Bajo adalah dalam rangka kedinasan yaitu ke Pemkab Manggarai Barat dan ke Badan Pelaksana Otorita Labuhan Bajo Flores karena karakteristik Kabupaten Manggarai Barat hampir sama dengan Kabupaten Bangka terutama pada sektor pariwisata.

Baca Juga  Upacara HUT ke-78 RI di Kabupaten Bangka Berlangsung Sukses

Perjalanan dinas luar ini dilakukan dengan alasan Pemkab Manggarai Barat jauh lebih baik dalam pengembangannya dan  sudah menjadi kawasan strategis pariwisata nasional dan bahkan sudah dikelola secara profesional oleh  badan otorita.

Sementara Kabupaten Bangka masih dalam rintisan kawasan khusus pariwisata, agar lebih cepat perkembangan pariwisatanya, Kabupaten Bangka berkeinginan naik status menjadi kawasan strategis pariwisata nasional seperti di Kabupaten Manggarai Barat.

Maka belajar ke Pemkab Manggarai Barat dan Badan Pelaksana Otorita pariwisata adalah salah satu alternatif untuk percepatan.

“Dan dalam pengelolaan PAD Kabupaten Manggarai Barat mendapat penghargaan pertumbuhan PAD tertinggi di Indonesia,” jelas Andi.