Selain itu, prosedur administrasi yang dianggap rumit dan waktu tunggu yang cukup lama dalam proses pengajuan dan pemeriksaan permohonan prodeo juga menjadi hambatan.

Dalam beberapa kasus, majelis hakim menolak permohonan prodeo karena alasan ketidaklengkapan dokumen atau keraguan atas kemampuan ekonomi pemohon, sehingga pemohon harus membayar biaya perkara dalam waktu 14 hari. Jika tidak mampu membayar, gugatan mereka otomatis gugur.

Gugurnya gugatan biasanya karena beban biaya yang memberatkan hingga berdampak sangat negatif, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, dan tidak hanya menghambat hak hukum masyarakat miskin, tetapi juga memperpanjang penderitaan mereka, terutama perempuan dan keluarga rentan yang sangat membutuhkan perlindungan hukum dalam sengketa keluarga.

Baca Juga  Hukum Lingkungan di Titik Kritis: Refleksi dari Krisis Ekologi di Pangkalpinang

Mereka yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum dalam sengketa keluarga justru mengalami ketidakadilan karena tidak mampu melanjutkan proses hukum. Hal ini memperparah ketimpangan sosial ekonomi serta memperpanjang penderitaan korban sengketa keluarga.

Kondisi ini juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan Agama sebagai lembaga yang seharusnya menjadi tempat mencari keadilan yang adil dan merata. Ketidakmampuan mengakses peradilan secara efektif dapat memicu konflik sosial dan menghambat upaya pemerintah dalam menegakkan supermasi hukum.

Beberapa langkah strategis sebagai Solusi untuk mengatasi masalah ini dapat dimulai dari meningkatkan sosialisasi dan edukasi pemerintah dan lembaga peradilan harus lebih gencar mensosialisasikan hak masyarakat untuk berpekara secara prodeo, termasuk persyaratan dan prosedur pengajuan terkait hak pembebasan biaya perkara.

Baca Juga  Implementasi Nilai-nilai Sosial bagi Peserta Didik Melalui Unsur Pendidikan di Sekolah

Edukasi ini penting agar masyarakat  miskin dapat memanfaatkan layanan ini secara optimal. Menyederhanakan prosedur pengajuan pembebasan biaya.

Prosedur pengajuan prodeo harus dibuat lebih sederhana dan cepat agar tidak menjadi penghalang bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan. Memperkuat layanan bantuan hukum dan pendampingan bagi masyarakat kurang mampu selama proses Peradilan Agama, membantu pengurusan dokumen dan pendampingan hukum.

Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kebijakan prodeo agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, sehingga bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak.

Pengalokasian anggaran yang memadai, pemerintah perlu memastikan anggaran untuk pembiayan perkara prodeo di Pengadilan Agama tersedia cukup agar tidak menghambat pelaksanaan layanan ini.

Akses keadilan harus menjadi hak semua warga negara tanpa terkecuali termasuk masyarakat kurang mampu yang mengajukan perkara di Peradilan Agama.

Baca Juga  Perlukah Perluasan Peradilan Niaga untuk Meningkatkan Akses Keadilan dalam Perkara PKPU dan Kepailitan?

Beban biaya perkara yang memberatkan dan prosedur pembebasan biaya yang belum optimal di peradilan agama menyebabkan banyak gugatan masyarakat miskin berakhir gugur, sehingga keadilan tidak tercapai dan hal ini merupakan penghalang serius bagi masyarakat tidak mampu.

Reformasi sistem peradilan agama, khususnya dalam pelaksanaan layanan prodeo, dan perbaikan sistem sangat dibutuhkan agar peradilan agama dapat menjadi lembaga yang inklusif, benar-benar menjamin keadilan sosial dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.