Ketika negara memberikan pengampunan kepada pelanggar hukum pajak tanpa memberi penghargaan kepada mereka yang taat membayar pajak, maka negara dianggap telah gagal dalam menerapkan prinsip keadilan distributif dan retributif.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dalam hal ini, pemutihan pajak dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi positif yang berpotensi menabrak prinsip kesetaraan, jika implementasinya hanya menguntungkan pihak tertentu.

Meskipun bertujuan fiskal, negara hukum tidak membenarkan diskriminasi yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, pelaksanaan pemutihan harus dijamin agar tidak menjadi alat perlindungan bagi pengemplang pajak yang seharusnya bertanggung jawab secara hukum.

Baca Juga  Pasal Sapu Jagat IKN: Pembangunan Jangan Menginjak Hukum

Terdapat dilema konstitusional dalam kebijakan pemutihan pajak. Di satu sisi, negara membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam kondisi tertentu, pemutihan pajak dianggap mampu menggenjot penerimaan negara dalam jangka pendek. Namun di sisi lain, pendekatan ini justru dapat melemahkan sistem perpajakan nasional dalam jangka panjang, terutama dalam hal kepatuhan sukarela.

Dari pandangan hukum tata negara, tidak ada larangan mutlak terhadap pemutihan pajak, namun kebijakan tersebut harus melalui proses legislasi yang terbuka, berbasis pada keadilan, tidak diskriminatif, dan tunduk pada prinsip check and balances.

Tanpa jaminan terhadap hal-hal tersebut, pemutihan pajak justru dapat melukai sendi-sendi dasar negara hukum dan keadilan konstitusional.

Baca Juga  Bakuda Babel Perpanjang Masa Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga Desember 2023

Pemutihan pajak dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan kebijakan yang sah secara hukum selama dilakukan melalui jalur legislasi formal.

Namun, dari perspektif hukum tata negara, kebijakan ini menyimpan sejumlah tantangan serius terhadap prinsip-prinsip dasar konstitusi seperti keadilan, persamaan di hadapan hukum, legalitas, dan akuntabilitas.

Kebijakan ini harus dilakukan secara hati-hati, berbasis evaluasi yang kuat, dan tidak boleh menjadi kebiasaan berkala yang justru melemahkan sistem perpajakan dan supremasi hukum.

Negara hukum harus menjamin bahwa setiap kebijakan fiskal, termasuk pemutihan pajak, senantiasa berada dalam kerangka konstitusi, tidak hanya untuk mencapai tujuan ekonomi jangka pendek, tetapi juga untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap hukum dan negara.