Ketergantungan terhadap investasi asing melahirkan apa yang disebut ketergantungan struktural. Negara kehilangan kemandirian dalam menentukan kebijakan ekonomi karena terikat kontrak dan kepentingan politik investor. Kedaulatan ekonomi pun terkikis perlahan.

Akibatnya, keuntungan besar justru mengalir ke luar negeri, sementara daerah hanya menerima sisa berupa pekerjaan berupah rendah dan kerusakan lingkungan. Beginilah wajah pembangunan kapitalistik: megah di permukaan, rapuh di akar kedaulatan.

Islam dan Jalan Kemandirian

Islam memiliki pandangan berbeda tentang pembangunan. Bagi Islam, pembangunan bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan bagian dari amanah kekhalifahan manusia untuk mengelola bumi sesuai syariat Allah.

Karena itu, arah pembangunan harus jelas: apakah ia membawa kemaslahatan bagi umat atau justru menjerumuskan pada ketergantungan terhadap asing.

Baca Juga  Gubernur Babel akan Jadikan Belinyu sebagai Pelabuhan Ekspor Bertaraf Internasional

Dalam sistem Islam (Khilafah), pelabuhan dan sumber daya strategis termasuk milik umat, bukan milik swasta atau asing. Rasulullah Saw bersabda:

“Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menunjukkan bahwa fasilitas publik strategis tidak boleh dikuasai individu maupun pihak asing. Dalam sistem Islam, pembangunan infrastruktur strategis dibiayai dari Baitul Mal melalui pos kepemilikan umum — yakni harta hasil pengelolaan sumber daya alam milik rakyat, seperti tambang, laut, dan hutan.

Jika pembangunan pelabuhan tergolong kebutuhan vital, negara wajib mengadakannya dengan dana dari pos kepemilikan umum. Jika tidak mencukupi, negara bisa memungut pajak sementara atau menggunakan dana dari fai’, kharaj, atau ghanimah. Namun bila proyek itu bukan kebutuhan mendesak, maka pembangunannya hanya dilakukan saat dana negara mencukupi.

Baca Juga  Mengenal Pantang Larang (4)

Dengan sistem ini, Islam menutup rapat celah privatisasi aset strategis. Sebab dari privatisasi inilah biasanya muncul penguasaan asing dan kerusakan kedaulatan. Negara harus membangun dengan kekuatan internal, mengelola kekayaan alam secara adil, dan memastikan hasilnya kembali kepada rakyat.

Arah Pembangunan, Arah Ideologi

Pembangunan Pelabuhan Belinyu bukan sekadar proyek ekonomi. Ia menjadi cermin dari arah ideologis bangsa ini: apakah kita akan terus berada di bawah bayang-bayang kapitalisme global, atau berani menempuh jalan kemandirian sebagaimana diajarkan Islam.

Tantangannya bukan sekadar teknis, tapi ideologis. Selama arah pembangunan masih dikendalikan logika pasar, kedaulatan ekonomi hanya akan menjadi slogan. Namun bila Islam dijadikan fondasi sistem, pembangunan akan berpihak pada umat, menegakkan keadilan, dan mengangkat martabat negeri ini di mata dunia. Wallahu a’lam.

Baca Juga  Kepolisian: Langkah Awal Tercapainya Keadilan Restoratif