Jika kita amati dengan jeli, sering kali sumber-sumbernya itu-itu saja. Pola komentarnya mirip. Judulnya provokatif. Sudut pandangnya berulang. Seolah-olah ada semacam paduan suara atau orkestrasi yang berusaha mengarahkan persepsi. Inilah yang saya sebut sebagai ada “sutradara di balik layar”.

Mereka tidak tampil di depan kamera. Mereka tidak masuk dalam kutipan berita. Tetapi tangan mereka bekerja dalam senyap. Ia mampu mengatur alur, memilih narasumber, menentukan kapan isu dinaikkan, dan kapan isu ditenggelamkan. Mirip dalang dalam permainan wayang yang mengatur semuanya seakan segalanya berjalan alami dan mengalir lembut.

Jika masyarakat tidak dibekali kecakapan membaca konstruksi isu, maka publik akan terus menjadi penonton yang mudah terseret emosi. Hari ini marah pada si A. Besok benci pada si B. Lusa curiga pula pada si C. Tanpa pernah benar-benar tahu siapa yang sesungguhnya sedang memainkan skenarionya.

Ketika Ketentraman Menjadi Barang Langka

Kita sekarang menjadi sering lupa bahwa ketentraman sosial adalah barang yang sangat mahal. Ia tidak hadir dengan sendirinya. Ia dibangun dari kebijakan yang adil, kepemimpinan yang menenangkan, dan komunikasi publik yang beretika. Namun ia juga bisa runtuh hanya karena satu percikan kecil, yang dibiarkan lalu kemudian membesar tanpa kendali.

Politik pecah belah tidak selalu muncul dalam bentuk bentrokan fisik. Ia sering hadir dalam bentuk bisik-bisik. Dalam bentuk narasi yang membenturkan “kita” dan “mereka”. Dalam kalimat-kalimat yang tampak netral tetapi menyimpan penilaian. Dalam isu yang seolah-olah membela hukum, padahal diam-diam sedang membangun kubu kubu.

Baca Juga  Hari Bumi dan Nasib Pulau Bangka Belitung: Ketika Alam Tidak Lagi Bisa Dipisahkan dari Soal Keadilan Sosial

Yang paling berbahaya, strategi ini bekerja dengan sangat halus. Ia tidak memerintahkan orang untuk membenci. Ia cukup menanam keraguan. Ia tidak menyuruh orang untuk menyerang. Ia cukup membuat orang ragu bahkan mungkin kepada kepada tetangganya sendiri. Perlahan namun pasti mirip kecambah di musim hujan. Dan ketika rasa curiga tumbuh, ketentraman mulai terkikis sedikit demi sedikit. Pertanyaannya kemudian adalah: Siapa yang Bertanggung Jawab Mencerahkan?

Di sinilah pertanyaan besar itu muncul: siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam skenario pecah belah? Apakah Komisi Informasi Daerah (KID)? Apakah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)? Apakah Dinas Komunikasi dan Informatika? Ataukah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik?

Jawabannya mungkin sederhana sekaligus rumit: semuanya bertanggung jawab, tetapi tidak satu pun boleh bekerja sendiri-sendiri. KID memiliki mandat untuk mendorong keterbukaan informasi. Tetapi keterbukaan tanpa literasi media hanya akan melahirkan banjir informasi yang membingungkan.

KPID memiliki kewenangan mengawasi isi siaran. Tetapi pengawasan tanpa penguatan kesadaran publik akan terasa seperti kerja pemadam kebakaran yang datang terlambat. Diskominfo mengelola arus komunikasi pemerintah. Tetapi komunikasi satu arah saja tidak cukup kuat untuk melawan derasnya arus disinformasi.

Baca Juga  Resmi Advokat, Mantan Kades Rebo dan Lima Lainnya Bergabung Bersama di DPNI

Kesbangpol membina ketahanan ideologi dan kewaspadaan nasional. Tetapi tanpa dukungan ekosistem media yang sehat, pembinaan hanya akan menjadi dokumen laporan. Yang dibutuhkan sesungguhnya adalah orkestrasi. Bukan kerja sektoral. Bukan ego kelembagaan. Tetapi gerakan bersama untuk membangun daya kritis publik.

Masyarakat yang Cerdas Tidak Mudah Diadu

Sejarah mengajarkan satu hal penting: politik pecah belah selalu gagal di daerah yang rakyatnya cerdas secara sosial. Bukan sekadar cerdas akademik, tetapi cerdas membaca niat, membaca kepentingan, membaca arah. Sebagaimana bunyi ayat pertama dalam Al quran. Iqro.

Masyarakat yang cerdas tidak mudah kagum pada sosok yang sering tampil di media. Mereka bertanya: siapa yang diuntungkan? Masyarakat yang cerdas tidak mudah larut dalam isu. Mereka bertanya: mengapa isu ini dibesarkan sekarang? Masyarakat yang cerdas tidak mudah marah. Mereka bertanya: siapa kira kira yang sedang mencoba memancing emosi saya?

Jika kecerdasan semacam ini tumbuh luas di Bangka Belitung, maka politik pecah belah hanya akan menjadi suara bising yang memantul lalu menghilang dengan sendirinya.

Rumah Bersama

Kita sering merasa bahwa ketenangan adalah sesuatu yang akan selalu ada. Padahal sekali lagi, ia seperti kaca bening di beranda rumah: indah, manarik, boleh jadi mahal tetapi rapuh. Sekali pecah, sulit disatukan kembali tanpa garis retak.

Baca Juga  Tambang Timah dan Ancaman Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat

Bangka Belitung hari ini adalah rumah bersama. Rumah untuk beragam kepentingan. Rumah untuk beragam latar belakang. Rumah untuk orang lama dan orang baru. Tetapi rumah hanya akan tetap menjadi rumah jika semua yang tinggal di dalamnya dan sepakat untuk saling menjaga.

Politik boleh keras. Strategi boleh licik. Pertarungan boleh sengit. Tetapi jangan membawa bara kebencian dan permusuhan itu ke dalam rumah. Jangan menjadikan ruang publik sebagai arena perang tanpa etika. Jangan pula korbankan rasa tenang yang telah ada selama ini di masyarakat demi keuntungan pribadi atau segelintir orang. Apalagi dengan berdalih menegakan hukum dan membela hak yang belum tentu pula kebenarannya.

Ketika pengacara, politisi, pejabat, aktivis, media, dan masyarakat sama-sama sadar bahwa yang mereka jaga bukan sekadar posisi, melainkan ketentraman bersama, maka Bangka Belitung akan tetap menjadi negeri yang dikenal karena kedamaiannya. Bukan karena kegaduhannya.

Dan semoga, peringatan tentang pecah belah yang sempat membuat saya tertegun itu, tidak berhenti sebagai kutipan berita. Tetapi menjadi pengingat kolektif: bahwa yang paling mudah dirusak dari sebuah daerah bukanlah jalannya, bukan pula gedung-gedungnya, melainkan kepercayaan warganya satu sama lain.

Jika kepercayaan itu runtuh, maka semua pembangunan bagaimanapun megahnya, akan tersasa kosong dan akan terasa hampa. Salam Takzim.