Energi Mahal Picu Inflasi: Rakyat Terhimpit, Bukti Kegagalan Penguasa Mengurus Rakyat
Energi Mahal Picu Inflasi: Rakyat Terhimpit, Bukti Kegagalan Penguasa Mengurus Rakyat
Oleh: Nada Mazaya — Aktivis Dakwah Muslimah Bangka Belitung
Kabar kenaikan harga Elpiji dan BBM non-subsidi di wilayah Bangka Belitung kini bukan sekadar isu ekonomi di atas kertas, melainkan hantaman nyata bagi dapur-dapur rakyat. Berdasarkan data terkini, kenaikan harga komoditas energi ini telah menyebabkan pembengkakan biaya produksi pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM), terutama industri kuliner yang menjadi penggerak ekonomi lokal.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kenaikan harga gas nonsubsidi dan BBM nonsubsidi di wilayah kepulauan ini memiliki efek domino yang lebih parah dibandingkan wilayah lain. Biaya logistik antar-pulau yang sudah tinggi kian melambung, memicu kenaikan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional. Akibatnya, potensi inflasi daerah pun tak terelakkan. Para pelaku UKM kini berada dalam posisi sulit: jika menaikkan harga jual, mereka takut kehilangan pelanggan; jika bertahan, mereka terancam gulung tikar karena margin keuntungan habis tergerus biaya energi.
Di Balik Narasi “Nonsubsidi”
Sungguh ironis, pemerintah berdalih bahwa kenaikan ini hanya menyasar produk “nonsubsidi” sehingga diklaim tidak akan membebani rakyat bawah. Namun, fakta empiris berkata lain. Dalam sistem ekonomi yang saling terkait, kenaikan harga energi primer meski berlabel nonsubsidi akan selalu diikuti oleh naiknya biaya transportasi dan distribusi barang.
Inilah wajah asli sistem kapitalisme yang kita anut hari ini. Negara bertindak layaknya pedagang yang tak mau rugi, melepaskan harga kebutuhan vital rakyat pada mekanisme pasar global yang fluktuatif. Rakyat dipaksa bersaing dengan harga dunia, sementara pendapatan mereka masih jauh di bawah standar kesejahteraan. Janji perlindungan ekonomi bagi rakyat kecil hanyalah fatamorgana di tengah kebijakan yang lebih berpihak pada korporasi penyedia energi.
Energi adalah Milik Rakyat