​Oleh: Nada Mazaya – Aktivis Dakwah Muslimah

​Sengkarut pemenuhan kebutuhan dasar rakyat di negeri ini seolah tidak ada habisnya. Belum usai publik dihadapkan pada peliknya urusan perut akibat ketidakstabilan harga pangan, kini kesulitan hidup kian mencekik dari sektor energi dan pendidikan. Dua sektor vital yang harusnya dijamin penuh oleh negara, hari ini justru menjelma menjadi beban berat yang memeras keringat rakyat kecil.

​Di Bangka Belitung, misalnya, masyarakat belakangan ini harus mengurut dada akibat melambungnya harga BBM bersubsidi jenis Pertalite di tingkat eceran yang menyentuh angka 14.000 rupiah per liter. Kebocoran distribusi yang terus berulang memaksa warga kelas bawah berteriak meminta pengawasan ketat. Energi yang seharusnya menjadi hak publik, kini menjadi barang mahal yang sulit dijangkau secara berkeadilan. Rakyat kecil yang mobilitas harian hidupnya bergantung pada motor-motor tua terpaksa merogoh kocek lebih dalam demi bisa terus bekerja.

​Setali tiga uang, sektor pendidikan yang digadang-gadang sebagai mesin pencetak generasi gemilang justru mengalami disfungsi yang parah. Program Wajib Belajar 13 Tahun yang baru-baru ini dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah langsung menuai kritik tajam di lapangan. Faktanya, angka anak putus sekolah masih telanjang di depan mata dan jamak ditemukan di berbagai daerah.

​Parahnya lagi, setiap kali musim penerimaan siswa baru tiba, drama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lewat jalur zonasi selalu saja menyisakan air mata. Kisah seorang ayah di Mentok yang kecewa berat lantaran putrinya tertolak di SMAN 1 Mentok padahal jarak rumahnya dekat dengan sekolah, hanyalah puncak gunung es dari karut-marutnya tata kelola pendidikan kita. Aturan yang katanya dibuat untuk memeratakan akses, pada realitasnya justru menjegal langkah anak-anak untuk mengecap pendidikan.

​Kenapa problem mendasar ini terus berulang dari tahun ke tahun? Mengapa negara yang kaya raya akan sumber daya alam ini justru gagal menjamin BBM murah dan pendidikan gratis yang bermutu bagi rakyatnya?

​Jika kita mau jujur dan melihat masalah ini secara jernih, rentetan kekacauan ini bukanlah sekadar masalah teknis administrasi di lapangan. Ini juga bukan sekadar masalah lemahnya pengawasan aparat atau ketidakakuratan kalkulasi jarak zonasi sekolah. Semua ini adalah keniscayaan akibat kita masih mempertahankan sistem hidup yang rusak, yaitu sistem kapitalisme-sekularisme.

​Dalam kacamata kapitalisme, negara tidak lagi bertindak sebagai pelayan (raa’in) yang mengurusi hajat hidup rakyat dengan penuh tanggung jawab. Paradigma yang digunakan adalah tata kelola korporasi, di mana hubungan penguasa dan rakyat telah bergeser layaknya penjual dan pembeli.

​Di sektor energi, BBM dan kekayaan alam tidak lagi dipandang sebagai kepemilikan umum yang wajib dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Liberalisasi migas dari hulu ke hilir membuat komoditas energi tunduk pada mekanisme pasar. Akibatnya, subsidi terus dikurangi secara bertahap, penyaluran dibatasi dengan aturan yang rumit, dan rakyat dipaksa membeli dengan harga mencekik. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para spekulan di tingkat eceran.