Saya kira, aspek kontribusi ini dapat diidentifikasi melalui dua kategori utama. Pertama, kontribusi ASN yang berhasil membawa prestasi bagi daerahnya. Kontribusi ini seperti menjuarai tingkat nasional dalam berbagai ajang inovasi pelayanan publik, efisiensi tata kelola keuangan, maupun inovasi perencanaan. ASN ini terbukti memiliki kemampuan teknis mumpuni, kreativitas, kerja keras, dan kepemimpinan adaptif. Penghargaan terhadap kontribusi ini akan memotivasi ASN lain untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan publik terbaik.

Kedua, kontribusi para pegawai yang bekerja di balik layar, seperti konseptor yang merumuskan visi strategis, arah kebijakan, dan respons taktis daerah. Mereka mampu menerjemahkan persoalan masyarakat menjadi kebijakan publik yang andal. Dari aspek ini, mereka memiliki kapasitas intelektual tinggi yang ditopang pemahaman mendalam tentang regulasi, serta kepekaan yang tajam dalam merajut komunikasi antara pemimpin dan rakyatnya.

Namun, karier mereka sering kali mandek karena mereka bekerja di balik meja dan kurang memiliki kedekatan dengan pemegang kekuasaan. Mereka kerap dikesampingkan oleh para “fungsionaris” birokrasi yang hanya bermodalkan kedekatan personal dengan penguasa daerah. Padahal, kapasitas seperti yang dimiliki oleh konseptor inilah yang menjadi prasyarat mutlak untuk memimpin instansi birokrasi secara visioner.

Penghargaan atas kontribusi nyata ASN ini sejalan dengan prinsip moralitas dan keadilan dalam sistem merit. Pendelegasian wewenang harus bertumpu pada intelektual yang mewujud pada keahlian teknis dan integritas (tepercaya) yang tecermin dari komitmen pada etika publik.

ASN berprestasi nasional dan para konseptor di balik layar adalah representasi nyata dari kapasitas tersebut. Menyerahkan kepemimpinan kepada mereka yang terbukti berkontribusi merupakan pemenuhan amanah yang adil. Sebaliknya, memprioritaskan kedekatan personal adalah pengkhianatan publik yang merusak tatanan sosial.

Untuk mengikis transaksionalitas ini, ada tiga langkah konkret harus segera kita lakukan. Pertama, hak kepala daerah dalam penentuan akhir seleksi wajib dipangkas secara radikal. Pengisian jabatan harus didasarkan pada akumulasi nilai riil tertinggi hasil seleksi objektif (bukan yang direkayasa). Nilai akumulasi tersebut harus diintegrasikan dengan kontribusi riil ASN.

Kedua, pengawasan oleh BKN dan Kemenpan-RB diperketat guna memantau seleksi dari intervensi politik praktis. Terakhir, transparansi digital total harus diterapkan. Seluruh rekam jejak, portofolio karya konseptual, hingga rekaman video uji gagasan kandidat wajib disiarkan secara terbuka agar diawasi secara kolektif oleh publik.

Pembenahan tata kelola pemerintahan daerah tidak akan pernah selesai jika hanya terpaku pada perbaikan regulasinya. Untuk melakukan pembenahan tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan Langkah berani. Menghargai dan mempromosikan ASN berdasarkan kontribusi nyata adalah langkah tepat untuk terobosan tersebut.