Oleh: Hermianto — Anggota DPW Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kawasan perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berlangsung seiring pesatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk. Pusat-pusat kota di provinsi ini tetap menjadi kawasan utama bagi pertumbuhan jasa, perdagangan, serta pemukiman warga.

Namun, perkembangan saat ini berlangsung di tengah perubahan iklim global yang mempengaruhi cuaca dan iklim lokal. Sebagian besar krisis ini tergolong sebagai bencana hidrometeorologi.  Selain menimbulkan genangan dan luapan banjir pada musim hujan, bencanan ini juga menimbulkan kekeringan di musim kemarau.

Provinsi Kepulauan Babel secara geografis memiliki tingkat curah hujan tahunan yang tinggi, yaitu berkisar antara 2.000 hingga 3.000 milimeter per tahun. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sekitar 83,54 persen rumah tangga di wilayah ini telah memiliki akses terhadap air minum layak pada tahun 2025. Meski demikian, data tersebut belum menggambarkan kondisi nyata di lapangan.

Ketimpangan pasokan air bersih di berbagai wilayah kian terasa ketika kemarau tiba. Kelangkaan air memaksa warga membeli air dengan harga yang relatif mahal. Kondisi ini menciptakan paradoks. Curah hujan melimpah tetapi mengalami kelangkaan air bersih ketika kemarau.

Kalau kita lihat akar permasalahan ini berkaitan erat dengan kondisi geologi dan kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini. Selain tidak memiliki sumber air baku berukuran besar, tingginya kerusakan lahan juga mempengaruhi ketersediaan air tanah.

Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa luas lahan kritis di Bangka Belitung telah mencapai 167.065 hektar. Aktivitas pertambangan menjadi penyumbang terbesar degradasi tersebut dengan porsi mencapai 76,01 persen atau setara lebih dari 127.000 hektar. Alih fungsi hutan dan kawasan gambut menjadi galian tambang serta perkebunan monokultur secara masif telah merusak fungsi alami daerah aliran sungai.

Perubahan suhu udara dan curah hujan yang ekstrem juga memicu menurunnya sifat fisik, kimiawi, dan biologi tanah.  Kondisi ini pada akhirnya menurunkan kapasitas retensi air dan mempercepat erosi.

Lebih lanjut, krisis air dan kekeringan ini menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang memikul beban terberat. Ketika sumur-sumur warga mengering, mereka harus mengalokasikan sebagian pendapatan harian mereka untuk membeli air. Kelompok rentan seperti anak-anak, dan/ atau lansia menanggung dampak langsung terhadap kualitas kesehatan dan sanitasi lingkungan.