Padahal dengan uang Rp35.702 per hari manalah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. ketika salah mendefinisikan kemisikinan maka akan gagal memberantas kemisikan. Hanya fokus menurunkan angkanya saja. Apalagi standar bisa dipermainkan sesuai dengan kepentingan politik.

Dalam sistem kapitalisme, negara bukan penanggung jawab utama kesejahteraan rakyat., Bansos hanya jadi program opsional saja, tergantung anggaran dan kepentingan politik. Bansos cuma  dijadikan alat untuk meredam gejolak sesaat agar sistem tetap aman. Ia tidak akan mengubah akar permasalahan: kemiskinan stuktural dan ketimpangan kepemilikan.

Kemiskinan yang terjadi saat ini karena penerapan sistem kapitalisme dalam kehidupan. Dalam sistem kapitalisme ada kebebasan kepemilikan. Individu bebas menguasai sumber daya alam serta memiliki akses yang luas mengatur ekonomi selama modal ada. Akibatnya segelintir orang memupuk kekayaan, sedangkan mayoritas berjuang bertahan hidup.

Pandangan Islam Tentang Kemiskinan

Standar kemiskinan dalam Islam berbeda dengan standar kapitalisme. Islam memandang kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan pokoknya secara sempurna. Artinya Islam memandang suatu masyarakat kondisinya miskin atau tidak dengan melihat apakah kebutuhan pokok telah terpenuhi dengan baik.

Kebutuhan pokok disini bukan hanya soal pemenuhan makan saja, akan tetapi juga menyangkut sandang, pangan dan papan. Jika tiga aspek ini tidak terpenuhi maka termasuk kategori miskin. Adapun selainnya (di luar ketiga aspek ini) dianggap kebutuhan sekunder yang apabila tidak terpenuhi, tidak dianggap sebagai orang miskin.

Dan ini adalah standar yang baku. Tidak akan berubah sepanjang zaman. Serta tidak berbeda setiap wilayah/negara. Mau di mana pun wilayah/negaranya, standar kemiskinan yang digunakan  adalah standar yang sama.

Negara dalam sistem Islam juga berfungsi sebagai raa’in yang mengurusi setiap rakyatnya. Rakyat adalah amanah. Pemerintahan Islam wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya (sandang, pangan, papan) dan mewujudkan kemampuan pada rakyat untuk memenuhi sekunder. Bukan dengan bansos ala kapitalisme tapi dengan sistem yang adil dan berkelanjutan.

Pemerintahan Islam akan memberikan kesadaran bagi laki-laki dewasa untuk bekerja, akses yang luas terhadap lapangan pekerjaan serta pengelolaan kekayaan alam milik umum. Dalam Islam sumber daya alam adalah milik umum. Individu dilarang menguasai sumber daya alam.

Maka negara yang harus mengelola sumber daya alam tersebut. Keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam akan masuk 100% ke dalam kas baitul mal. Baitul mal akan mengelola harta tersebut yang akan digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan rakyatnya seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan sebagainya secara gratis.

Sehingga dalam Islam tidak akan ada sistem desil dan kemungkinan tidak akan terjadi kesalahan data. Karena standarnya jelas bukan relatif. Waalahu’alam