Penulis: Ujang Supriyanto — Pemerhati Sosial & Mahasiswa ilmu Komunikasi Institut Pahlawan 12 ( Stisipol) Bangka Belitung

Peristiwa amblasnya jembatan moveable bridge Dermaga Sadai, Kabupaten Bangka Selatan bukan hanya merupakan kerusakan fisik semata, tetapi merupakan indikator adanya persoalan dalam siklus manajemen aset infrastruktur transportasi. Dalam perspektif rekayasa sipil dan administrasi publik, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menjadi penyebab.

1. Penurunan kualitas struktur (structural deterioration)
Dermaga laut terus menerima beban dinamis dari aktivitas kapal, kendaraan, pasang surut, gelombang, korosi air laut, serta sedimentasi. Tanpa program pemeliharaan preventif yang berkelanjutan, umur layanan struktur akan menurun lebih cepat dari umur rencana.

2. Kelemahan sistem pemeliharaan aset
Dalam konsep asset management, infrastruktur seharusnya diperiksa secara berkala melalui inspeksi teknis, evaluasi kapasitas struktur, dan rehabilitasi sebelum terjadi kegagalan. Apabila kerusakan baru ditangani setelah terjadi amblas, maka pendekatan yang digunakan lebih bersifat reaktif daripada preventif.

Baca Juga  Penerapan Asas Audi et Alteram Partem dalam Pemeriksaan Perkara Perdata

3. Beban operasional yang meningkat
Pertumbuhan lalu lintas kendaraan logistik dan penumpang dapat menyebabkan kapasitas dermaga terlampaui apabila tidak diikuti peningkatan spesifikasi konstruksi maupun penguatan struktur.

4. Faktor lingkungan pesisir
Korosi baja, abrasi pantai, perubahan karakteristik dasar laut, serta pengaruh iklim ekstrem dapat mempercepat degradasi elemen pondasi dermaga.

Dampak yang Ditimbulkan 

Secara ekonomi dan sosial, pengalihan rute menuju Pangkalbalam berpotensi menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

– meningkatnya biaya logistik;
– bertambahnya waktu distribusi barang;
– terganggunya mobilitas masyarakat;
– penurunan efisiensi rantai pasok regional;
– bertambahnya beban operasional pelabuhan pengganti;
– potensi penurunan aktivitas ekonomi di wilayah Sadai.

Dalam perspektif pembangunan wilayah, gangguan pada simpul transportasi akan memberikan efek berantai terhadap sektor perdagangan, parikanan, UMKM, hingga investasi.

Baca Juga  Mahasiswa Institut Pahlawan 12 Diharap Mantapkan Kemandirian Akademik Melalui Mendeley

Tinjauan Kinerja Instansi yang Bertanggung Jawab 

Pemeliharaan sarana penyeberangan melibatkan beberapa institusi sesuai kewenangannya, antara lain:
– Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atau UPT terkait (bergantung status aset);
– operator penyeberangan (ASDP atau operator lain sesuai penugasan);
– pemerintah daerah apabila terdapat kewenangan pada fasilitas pendukung.