Desil Tak Akurat, DPRD Babel Minta Pusat Hentikan Sementara Penggunaan Data

PANGKALPINANG, TIMELINES.ID — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) membahas dinamika pendataan desil sebagai salah satu dasar penetapan program bantuan dan perlindungan sosial bersama perangkat terkait dan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS).

Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya mengatakan sebenarnya persoalan ini kewenangan dari pemerintah pusat, meski sumber data itu memang dari daerah, namun ada 41 variabel yang menentukan desil ini.

“Dan ternyata, pendataan yang dilakukan oleh beberapa instansi itu tidak melibatkan pemerintahan desa, sehingga tidak begitu akurat,” kata Didit di Pangkalpinang, Kamis (17/9/2026).

Didit mengatakan seperti di Pulau Jawa kategori sejahtera itu beda dengan Bangka Belitung. Jika di Pulau Jawa itu mungkin variable masyarakat sejahtera hanya Rp300 ribu, tapi di Bangka Belitung harus Rp700 ribu baru bisa dikatakan sejahtera.

Selain itu ada orang tidak punya rumah, usianya hampir 70 tahun dan tidak ada pekerjaan itu masuk desil 7. Tapi ada yang punya dua mobil, punya usaha, masuk desil 2 dan itu diakui seluruh kepala desa dan BPD se-Bangka Belitung.

Jadi ada komponen-komponen lokal yang harus diperhatikan karena situasi kondisi di masing-masing provinsi dan di daerah itu berbeda. Inilah yang akan dibawa oleh DPRD Babel ke pusat agar daerah bisa diberi ruang juga kepada daerah setempat untuk menentukan itu, sehingga bisa mengurangi permasalahan.