Anggaran Harap Maklum

oleh: Yan Megawandi

Salah satu momen menggembirakan adalah ketika minggu lalu bisa berkumpul dan bertukar canda dengan para seniman dan budayawan.

Biasanya sejumlah cerita mulai dikeluarkan ditambah dengan bumbu-bumbu penyedap yang gurih dan mengundang tawa.

Pertemuan itu berlangsung di sebuah hotel yang pertama dan satu-satunya di Koba, Bangka Tengah.

Sekitar 40an seniman dan pemerhati budaya se Bangka Belitung berkumpul. Besari Budaya nama acaranya yang diinisiasi oleh Dinas Budparpora Provinsi Bangka Belitung disokong pula oleh Pemda Bangka Tengah.

Hampir seharian mereka membicarakan mengenai apa yang mesti dilakukan untuk menggenjot kinerja di bidang kebudayaan di Bangka Belitung.

Dalam pertemuan tersebut hadir pula Wakil Bupati Bangka Tengah, Era Susanto, Kepala Dinas Budparpora Bangka Belitung, Widya Kemala Sari, Prof Bustami Rahman, mantan rektor UBB dan tokoh adat Bangka Belitung, Ahmad Elvian, Budayawan dan Ketua Masyarakat Sejarah Indonesia Bangka Belitung, dan Yan Megawandi, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Bangka Belitung dan juga pemerhati budaya. Sedangkan jalannya acara di kendalikan oleh penulis Ahmadi Sofyan.

Sayangnya sampai akhir diskusi para pembahas yang diharapkan hadir ternyata tidak bisa datang.

Padahal kedua pembahas ini berperan penting dalam memberikan sumbangan jalan keluar dan solusi bagi permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kebudayaan di Bangka Belitung yaitu Kepala Bappeda dan Ketua komisi II DPRD Provinsi Bangka Belitung.

Keterbatasan Dana

Pembahasan permasalahan kebudayaan yang dihadapi dan alternatif solusi sebenarnya merupakan pengulangan terhadap apa yang sudah dilakukan pada pertemuan Nganggung Budaya di Mentok November yang lalu.

Hal tersebut berujung pada terbitnya 13 rekomendasi para budayawan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Salah satu masalah yang sangat menonjol dan jadi topik hangat adalah sumber pendanaan kegiatan.

Rata-rata peserta mengeluhkan tentang dana.

“Kami selalu diminta berpartisipasi dan tampil di berbagai acara. Namun ada tapinya yaitu biasanya diakhir pembicaraan dibisiki bahwa khusus untuk anggaran nilainya Harap Maklum,” ujar seorang seniman yang mengasuh sebuah sanggar di kabupaten.

Penjelasannya itu diamini oleh para peserta yang lain. Yang menggambarkan bahwa hal ini menjadi fenomena umum di Bangka Belitung.

Peserta pertemuan lainnya menceritakan pengalamannya ke penulis di luar forum bahwa ia dan teman-temannya pernah sampai harus “Mengamen” ke publik guna mengumpulkan dana untuk mengikuti sebuah festival di Jakarta.

Karena itu beberapa rekomendasi dari 13 point yang diajukan kepada pemerintah daerah di antaranya adalah :

1. Memaksimalkan anggaran dan perhatian bagi keberlangsungan kegiatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya daerah di Tahun 2024-2029.

2. Merumuskan dana abadi untuk kebudayaan di daerah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Memasukkan isu strategis kebudayaan ke dalam RPJPD Provinsi.

Perjuangan paling sulit yang dirasakan oleh para budayawan  adalah meyakinkan para pemegang kebijakan anggaran bahwa urusan kebudayaan tersebut juga tak kalah pentingnya.

Hal tersebut hanya mungkin terjadi apabila masalah kebudayaan ada dalam dokumen perencanaan.

Tanpa itu maka jangan harap akan muncul anggaran dalam berbagai kegiatan yang ada sebagai solusi dari masalah yang dihadapi.