Oleh: Rajib Almagribi – Mahasiswa Universitas Bangka Belitung

Dimulai di tahun 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai angin segar dengan niat yang mulia, memutus rantai stunting pada generasi emas Indonesia dan menyiapkan masa pertumbuhan lebih baik. Namun, dibalik meriahnya tepuk tangan di ruang rapat kebijakan, terdapat realitas lain yang sedang bergejolak di pasar-pasar tradisional. Sejak uji coba hingga implementasi program ini di lapangan meluas, harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dari telur, daging ayam, hingga beras merangkak naik secara signifikan.

Berjalannya program nasional ini sampai memberikan efek yang positif, tentunya tidak boleh dibayar mahal oleh melonjaknya pengeluaran dapur masyarakat umum. Apabila situasi ini terus terjadi dan tidak diantisipasi, dikhawatirkan kita sedang berhadapan dengan sebuah ironi, mengisi piring anak-anak sekolah, namun sembari perlahan mengosongkan piring keluarga miskin lainnya di rumah.

Baca Juga  Transformasi Ekonomi dan Peran Perguruan Tinggi di Babel dalam Pendampingan Masyarakat Desa

Apa penyebab harga sembako mendadak melonjak tinggi ketika program MBG berjalan? Jika berakar pada hukum dasar ekonomi pasar, lonjakan permintaan yang tiba-tiba (demand shock) tanpa dibarengi kesiapan pasokan (supply) yang menyebabkan harga dapat tiba-tiba melonjak pesat. Jika program ini menyasar jutaan anak dalam lima hari per minggu selama, tentunya kebutuhan komoditas bahan pokok seperti beras, telur, ayam dan daging akan melonjak ribuan ton dalam sekejap.

Ketika pasokan di tingkat peternak lokal dijadikan pemasok besar penyedia MBG, stok untuk pasar umum otomatis menyusut, yang memberikan kerugian tersendiri untuk masyarakat. Akibat dari berkurangnya pasokan di pasar retail inilah yang menyebabkan spekulasi harga dan inflasi pangan di tingkat konsumen harian.

Baca Juga  Literasi Bangka Selatan Kare

Kebijakan pangan di negara kita sering kali terlalu fokus pada hilir, tetapi lemah dalam memitigasi dampak di hulu (kapasitas produksi petani dan peternak). ProgramMBG berjalan tanpa adanya peta pengondisian stok nasional yang matang terlebih dahulu. Sehinggga masyarakat umum menerima akibatnya, harus berebut komoditas yang sama dengan negara, dan dalam perebutan itu, ekonomi rakyat jelata selalu menjadi korban pertama.

Realistisnya, kita sebagai rakyat tidak bisa meminta program ini dihentikan, karena investasi panjangnya demi masa depan. Namun, mengalirkan a anggaran yang bernilai hingga triliunan rupiah ke pasar tanpa diikuti manajemen rantai pasok yang ketat merupakan suatu kecerobohan ekonomi. Langkah-langkah solutif yang mungkin harus segera diambil Pemerintah dalam hal ini yaitu dapat dengan memutus rantai tengkulak lewat Closed-Loop System, yang artinya vendor penyedia makanan MBG dibatasi dalam membeli komoditas di pasar retail atau pasar tradisional yang menjadi hajat hidup orang banyak.

Baca Juga  Strategi Penanaman Nilai dan Karakter Pendidikan Melalui Ranah Sekolah

Pemerintah disarankan mewajibkan skema closed-loop, dimana vendor langsung mengikat kontrak dengan koperasi petani atau peternak lokal. Langkah ini juga dinilai dapat menguntungkan dua arah, petani mendapat kepastian harga di atas rata-rata, dan pasar umum terbebas dari kelangkaan stok pangan.