Oleh: Yan Megawandi

Jabat tangan dan ucapan selamat memenuhi ruang pelantikan ruang pasir padi di kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Di depan mereka yang hadir, dua sosok baru mengenakan jas resmi berwarna putih-putih M. Unu Ibnudin dan Isnaini.

Keduanya baru saja dilantik menjadi Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang dan Pj Bupati Bangka. Mungkin tidak banyak yang tahu, tapi kini mereka bukan sekadar pejabat sementara. Mereka adalah penjaga gerbang perubahan, pengemban harapan, dan tentu saja menjadi “penyelamat” daerah yang baru saja mengalami kegemparan pilkada.

Dua daerah di pulau timah ini telah viral dan menjadi perbincangan di seantero nusantara pada November lalu. Kedua daerah ini memperoleh gelar baru sebagai Negeri Kotak Kosong. Hal itu bermula dari pangkalan udara sekaligus terminal politik di Pangkalpinang dan Bangka yang sudah terguncang hebat. Alih-alih memilih kepala daerah, rakyat justru lebih memilih “kotak kosong.”

Ya, kotak kosong! Ini adalah fenomena luar biasa yang bahkan bisa mengalahkan popularitas pasangan calon petahana. Bayangkan, Maulana Aklil dan Masagus Hakim di Kota Pangkalpinang kemudian harus menelan pil pahit setelah mendapatkan 42,02 persen suara, sementara kotak kosong meraih 57,98 persen.

Baca Juga  Mengenal Pantang Larang (3)

Di Kabupaten Bangka, Mulkan dan Ramadian juga harus menerima kenyataan pahit setelah hanya meraih 42,75 persen suara, kalah dari kotak kosong yang meraup 57,25 persen. Kotak kosong, lho! Kok bisa? Ya, bisa. Inilah barangkali merupakan pertanda bahwa rakyat punya selera tinggi untuk perubahan atau apapun nama lainnya.

Tapi jangan khawatir. M. Unu Ibnudin, yang sebelumnya adalah pejabat yang didatangkan dari pemerintah pusat. Ia adalah Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah di Kementerian ATR/BPN, sekarang menjadi Pj Walikota Pangkalpinang. Kalau urusan tanah dan batas wilayah sudah tak asing bagi beliau, maka urusan “batas harapan” tentu juga harus siap dihadapi.

Tugasnya? Ya, simple saja, membangun Pangkalpinang dengan segala potensi yang dimiliki. Tanah dan perencanaan memang penting, tapi tanah harapan rakyat jauh lebih penting. Jangan sampai “kotak kosong” kembali mendominasi.

Baca Juga  MBG di Bangka Belitung: Antara Investasi SDM atau Sekadar Proyek "Kenyang Semalam"?

Lalu ada Isnaini, Direktur Keuangan KPK yang kini menjadi Pj Bupati Bangka. Dari KPK ke Bangka, sebuah perjalanan yang tentu menarik. Kalau di KPK dulu memerangi korupsi, di Bangka sekarang harus membereskan pula urusan memerangi stagnasi ekonomi. Tentu saja, bukan dengan membasmi koruptor, melainkan dengan mengangkat perekonomian daerah dan memanfaatkan sumber daya alam serta industri kreatif.

Jangan lupa, ekonomi yang baik itu seperti dompet yang tebal. Kalau ada korupsi, isi dompetnya bisa berkurang. Jadi, Isnaini, tugasnya tentu bukan hanya menjaga uang negara, tetapi juga mengisi dompet rakyat Bangka!

Tugas kedua pejabat di “negeri kotak kosong” ini memang tidak mudah. Mereka harus mengemban amanah untuk memperbaiki ekonomi daerah, sambil mempersiapkan pilkada ulang pada Agustus mendatang. Mereka bukan kepala daerah definitif, tapi mereka tetap memiliki kesempatan emas untuk membuktikan bahwa mereka bisa memberikan yang terbaik.

Baca Juga  Tiga Karakter Seorang Pemimpin

Karena itu pesan kita warga kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang untuk keduanya ialah: jadilah lebih dari sekadar pengganti sementara. Jadilah pembuka jalan bagi perubahan yang nyata! Perubahan ke arah mewujudkan hasil pembangunan yang lebih nyata dan lebih bermakna. Tentu saja itu untuk masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya bagi para pejabat dan elit daerah.

Dalam 7-8 bulan ke depan, tugas yang menanti di depan mata bagi Pj Bupati Bangka dan Pj Walikota Pangkalpinang bukanlah tugas ringan. Terbayang di benak mereka bukan hanya penataan dan pembangunan daerah, tetapi juga bagaimana mengelola harapan masyarakat yang mungkin sudah tak sabar menunggu banyak janji-janji yang mungkin masih belum juga terwujud.

Di satu sisi, mereka berdua harus mencari jalan keluar dari pusaran ekonomi yang sedang “ngos-ngosan”. Penertiban tata niaga timah yang sedang berlangsung tentu mengundang banyak pro dan kontra, tetapi siapa yang bisa menyalahkan upaya itu?