Seperempat Abad Kepulauan Bangka Belitung: Antara Angka dan Arah Masa Depan
Seperempat Abad Kepulauan Bangka Belitung: Antara Angka dan Arah Masa Depan
Oleh: Yan Megawandi – Ketua Tradisi Lisan dan Pemerhati Budaya Bangka Belitung
Dua puluh lima tahun bukan waktu yang singkat bagi perjalanan sebuah provinsi. Dalam rentang seperempat abad itu, Kepulauan Bangka Belitung telah melewati berbagai fase. Mulai dari fenomena euforia pembentukan daerah, percepatan pembangunan, dinamika politik, hingga kegelisahan baru tentang arah masa depan. Pada usia 25 tahun ini, pertanyaan yang wajar kita ajukan bukan lagi sekadar apa yang sudah dibangun, melainkan sejauh mana pembangunan itu benar-benar membawa perubahan yang berkelanjutan.
Pertanyaan itu penting, sebab daerah tidak melulu hanya hidup dari ingatan masa lalu, tetapi dari kemampuannya membaca tantangan masa depan. Maka, menengok kinerja Bangka Belitung selama 25 tahun bukan sekadar menumpuk angka dan grafik, melainkan mencoba membaca dan memahami makna di baliknya.
Jika kita merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005–2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017, sesungguhnya Bangka Belitung telah memiliki kompas pembangunan yang cukup jelas.
Di dalam dokumen tersebut, ditetapkan enam indikator utama sebagai tolok ukur keberhasilan daerah yaitu: pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, demokrasi, reformasi birokrasi, pemerataan kesejahteraan, dan kualitas lingkungan hidup. Keenam indikator ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu sama lain.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, capaian Bangka Belitung dalam 25 tahun terakhir patut dicatat sebagai sebuah lompatan besar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang pada tahun 2000 masih berada di angka Rp5,76 triliun, melonjak menjadi Rp107,5 triliun pada tahun 2024. Angka ini menandai transformasi ekonomi yang signifikan. Bangka Belitung tidak lagi sekadar provinsi kecil dengan ekonomi subsisten, melainkan bagian dari sistem ekonomi regional yang semakin terintegrasi.
Namun, di balik angka yang tampak impresif itu, tersimpan kerentanan yang selama ini sering kita abaikan. Tahun 2024 mencatat pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,77 persen. Merupakan angka terendah dalam sejarah Bangka Belitung selama 24 tahun terakhir.
Penurunan ini bukan sekadar anomali statistik, melainkan alarm keras tentang ketergantungan ekonomi yang terlalu besar pada sektor pertambangan, khususnya timah. Upaya penertiban tata kelola pertimahan, meskipun penting secara jangka panjang, ternyata berdampak signifikan pada laju ekonomi daerah. Target pertumbuhan ekonomi 6,5 persen pada tahun 2025 pun menjadi semakin sulit dicapai.
Di titik inilah kita harus jujur mengakui: Bangka Belitung telah tumbuh, tetapi belum sepenuhnya bertransformasi.
Beranjak ke kualitas sumber daya manusia, ceritanya relatif lebih optimistis. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung pada tahun 2024 telah mencapai 74,55, melampaui target RPJPD 2025 sebesar 72,95. Capaian ini bahkan nyaris menyamai IPM nasional yang berada di angka 75,02. Ini menunjukkan bahwa investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak telah memberikan hasil yang cukup menggembirakan.
Meski demikian, kualitas SDM bukan hanya soal angka IPM, melainkan juga relevansi kompetensi dengan kebutuhan pembangunan daerah. Di sinilah pekerjaan rumah sesungguhnya masih menunggu. Ingat pula bahwa kita merupakan provinsi yang termasuk sangat rendah Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK-PT) yaitu nomor 36 dari 38 provinsi di 2024.
Demikian pula untuk angka anggaran urusan Pendidikan dan Latihan aparatur. Bangka Belitung, berdasarkan data terakhir dari Kementerian Dalam Negeri, Babel ternyata hanya menempati urutan ke 36 dari 38 provinsi dalam urusan Pendidikan dan Latihan (diklat). Untuk anggaran diklat aparatur di seluruh pemerintah daerah se Babel anggarannya hanya berjumlah rp. 11,99 milyar. Bandingkan dengan rata-rata nasional yang rp. 57,26 milyar.
Angka kita hanya di atas provinsi Papua Selatan (rp. 5,96 milyar) dan Papua Barat Daya (rp. 5,78 milyar). Sedangkan untuk anggaran yang sama di tingkat provinsi rata-rata nasional adalah rp. 57,26 Milyar, Bangka Belitung berada di posisi ke-34 dengan anggaran rp. 4,33 Milyar. Di atas proinsi Bali, Papua Barat Daya, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.