Oleh: Bella Novianti, A.Md — Aktivis Dakwah Islam

Sistem desil terbaru 2026 yang berbasis pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menimbulkan polemik. Karena banyak rakyat yang sebenarnya membutuhkan tapi tercatat di desil tinggi dan akhirnya kehilangan bantuan.

Sebagian besar masyarakat juga terkejut setelah mengetahui rumah tangganya ternyata masuk desil 9 atau 10, Padahal kondisi keseharian mereka dirasa jauh dari gambaran kelompok masyarakat dengan kesejahteraan tinggi.

Seperti cerita di media sosial Threads, pada Akun @yknanda, misalnya, mendapati rumah tangganya masuk desil 9. Hasil itu membuatnya mempertanyakan sumber data yang digunakan. Selama tujuh tahun berumah tangga, ia mengaku tidak pernah didatangi petugas Badan Pusat Statistik (BPS) untuk disurvei.

Rumah yang ditempatinya masih berstatus sewa dan bertipe 36. Keluarganya hanya memiliki satu mobil bekas dan perjalanan ke luar kota pun hanya dilakukan sesekali. Kondisi tersebut, menurut dia, tidak menggambarkan keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Jadi ada sebagian masyarakat yang hidupnya pas-pasan masuk kategori sejahtera ketika didata dengan desil. Ditambah lagi masyarakat yang masuk kategori desil 9 dan 10 akan terkena pembatasan BBM nantinya. Ini tentu akan membuat masyarakat semakin susah.

Alasan pemerintah menggunakan sistem desil untuk memudahkan pemerintah menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan social dan siapa saja yang tidak berhak. Pemerintah juga menyatakan Desil hanya menunjukkan peringkat atau posisi suatu keluarga dibandingkan dengan keluarga lain di wilayah atau kelompok tersebut. bukan ukuran pasti atau absolut tentang tingkat kemiskinan seseorang.  Sehingga nanti datanya bisa saja berubah.

Standar Kemiskinan Dalam Sistem Kapitalisme

Wajar bila sistem desil tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Karena hal ini terjadi bukan hanya karena salah data tapi terjadi karena adanya kesalahan dalam memandang standar kemiskinan. Dalam sistem kapitalisme, kemiskinan dipandang sebagai sesuatu yang relative.

Kemiskinan diukur berasarkan standar hidup yang berlaku dalam wilayah tertentu. Sehingga standar kemiskinan tiap negara berbeda-beda. Standar kemiskinan yang dipakai Bank Dunia berbeda dengan standar kemiskinan yang dipakai di Indonesia.

Menurut standar Bank Dunia pengeluaran kurang dari USD 6,85 atau Rp113.777 per hari dianggap miskin. Tetapi di indonesia tidak dianggap miskin karena BPS mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia adalah yang memiliki pengeluaran kurang dari USD 2,15 atau Rp35.702 per hari. Negara hanya focus pada angka saja. Tidak melihat fakta yang sebenarnya.